Sambangi KPK, MAKI Tindaklanjuti Soal Proyek Kartu Prakerja

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman | Foto: antara/nusadaily.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman menyambangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, guna menindaklanjuti laporannya tentang potensi dugaan adanya korupsi kartu prakerja.

“Saya telah mendatangi ke KPK untuk menindaklanjuti permintaan pencegahan dugaan korupsi dalam proyek kartu prakerja yang dikerjasamakan dengan 8 perusahaan digital platform,” kata Boyamin Senin (4/5) malam.

Melalui keterangan tertulisnya, dia menyatakan telah bertemu dengan Tim Analis Pengaduan Masyarakat KPK. Dalam diskusi tersebut MAKI meminta KPK segera merespon laporannya dengan melakukan proses penyelidikan.

“Sebab saat ini telah ada pembayaran secara lunas program pelatihan peserta kartu prakerja gelombang pertama dan gelombang kedua. Artinya jika ada dugaan korupsi misalnya dugaan mark up maka KPK sudah bisa memulai penyelidikan atau setidak-tidaknya memulai pengumpulan bahan dan keterangan,” ujarnya.

Boyamin menambahkan, hal ini berbeda dengan permintaan MAKI sebelumnya yang sebatas permintaan pencegahan dikarenakan belum ada pembayaran pelatihan kartu prakerja.

Selain itu, dia juga memberikan keterangan tambahan disertai contoh kasus perkara lain dugaan penunjukan 8 mitra platform digital yang diduga tidak sesuai ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk kerjasama.

Baca juga: Stafsus Yang Mundur Diminta Untuk Keluar Dari Proyek Kartu Prakerja

“Penunjukan 8 mitra kerjasama pelatihan kartu prakerja diduga tidak melalui beauty contest (proses lelang), tidak memenuhi persyaratan kualifikasi administrasi dan teknis. Karena sebelumnya tidak diumumkan syarat-syarat untuk menjadi mitra, sehingga penunjukan 8 mitra juga diduga melanggar ketentuan dalam bentuk persaingan usaha tidak sehat atau monopoli,” terang aktivis anti suap.

Dia menerangkan, bahwa untuk harga pelatihan masing-masing 8 mitra dengan kisaran antara Rp.200.000,- hingga Rp. 1.000.000. Diduga terlalu mahal apabila didasarkan ongkos produksi materi bahan pelatihan dan apabila dibandingkan dengan gaji guru atau dosen dalam melakukan proses belajar mengajar di kelas tatap muka.

“Juga lebih mahal lagi jika dibandingkan dengan pelatihan yang tersedia di youtube atau browsing google yang prakteknya gratis dan hanya butuh kuota internet, mestinya 8 mitra sudah mendapat untung dari sharing kuota internet,” ujarnya.

Untuk itu, ia pun menyodorkan argumen mendasarkan pendapat Peneliti Indef “Nailul Huda yang menyebut, 8 platform digital yang bekerja sama dengan pemerintah dalam menyediakan pelatihan kartu prakerja berpotensi meraup untung sebesar Rp 3,7 triliun.”

“Dengan pendapat ini, saya memberikan argumen bahwa keuntungan 8 mitra diduga sebesar 66% dari jumlah uang yang diterima mitra dari masing-masing biaya pelatihan kartu prakerja. BPK atau BPKP memberikan batasan keuntungan 20% sehingga terdapat dugaan pemahalan harga sekitar 46%. Meskipun demikian perkiraan keuntungan ini masih perlu dihitung secara cermat masing-masing mitra dikarenakan terdapat mitra yang memberikan diskon biaya pelatihan,” pungkas Boyamin. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*