COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

135.123

137.468

2%

Kasus Baru

2.307

2.345

2%

Update: 15 Agustus 2020 - Sumber: covid19.go.id

DPRD Jateng Desak Pemprov Iventarisasi Perda Out Of Date

Ketua Komisi A DPRD Jateng M Saleh | Foto: dprd.jatengprov.go.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah melalui Biro Hukumnya segera mengiventarisasi peraturan-peraturan daerah (Perda) yang sudah out of date alias ketinggalan zaman. Perda yang sudah ketinggalan zaman dinilai bisa menjadi ganjalan bagi upaya efisiensi dan efektivitas penyusunan program dan kegiatan pemerintah.

M Saleh, Ketua Komisi A DPRD Jateng, mendesak agar iventarisasi segera dilaksanakan. Hasil iventarisasi diperlukan supaya bisa terlihat jelas apa yang harus dilakukan para legislator yang ada di DPRD Jawa Tengah. “Sekarang eranya efisiensi. Supaya bisa fokus pada program prioritas, sebaiknya Perda yang memang sudah tak sesuai dengan zamannya, kalau harus diubah ya diubah. Kalau sudah tidak relevan, ya kita cabut saja,” katanya kepada joss.co.id, Senin (16/3/2020).

Menurut Saleh yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jateng, dengan mengiventarisasi awal, akan bisa ditindak-lanjuti dengan kajian-kajian. Dari kajian tersebut, bisa diperoleh gambaran langkah apa yang harus dilakukan oleh Pemprov Jateng bersama DPRD Jateng. Intinya, kalau substansinya masih dianggap penting, bisa dilakukan perubahan Perda menyesuaiakan dengan kondisi terkini.

“Untuk Perda-Perda yang memang sudah tidak relevan, kita harus punya sikap tegas. Apalagi kalau undang-undang yang menjadi acuannya sudah tidak ada, Kalau perlu dicabut, ya sebaiknya kita usulkan proses pencabutannya. Jangan kita menyimpan terlalu banyak Perda tapi tidak bisa diimplementasikan. Kalau dibiarkan, saya khawatir malah mengganggu kinerja Pemprov Jateng,” kata dia.

Baca juga: DPRD Jateng Siap Kawal Pengentasan Kemiskinan Melalui Penyerapan Aspirasi Masyarakat

Saleh memberikan gambaran, kesulitan terjadi pada Perda jika konsiderannya bertolak belakang dengan undang-undang yang berlaku sekarang,. Dia mencontohkan Undang-undang Nomor 23  Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menuntut ada penyesuaian di Perda yang konsiderannya mengacu pada UU tersebut.

Secara jelas dinyatakan, desakan untuk melakukan iventarisasi sejalan dengan semangat pemerintah yang tengah gencar melakukan harmonisasi peraturan. Hal itu bisa dilihat dari munculnya rancangan undang-undang dengan skema omnibus law yang diinisiasi pemerintah. Saat ini ada usulan 4 omnibus law, yakni RUU Omnibus Law Cipta Kerja, RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Ibu Kota Baru dan RUU Omnibus Law Farmasi.

Kalau tak ingin ketinggalan, tambahnya, Pemprov Jateng juga harus bersiap melakukan percepatan perubahan dengan menata peraturan yang ada agar lebih implementatif dan relevan dengan kondisi sekarang. “Saya tidak mau berandai-andai dulu Perda apa yang masuk kategori out of date. Kita tunggu hasil inventarisasi dari Biro Hukum supaya klir dulu. Setelah itu, baru kita lakukan langkah lanjutannya,” harap dia.

Mengenai desakan yang dilakukannya, Saleh berdalih karena kebutuhannya memang mendesak. Dia menyatakan para anggota Komisi A juga sudah mulai melakukan kajian-kajian secara mandiri. Dia berharap, jika iventarisasi bisa dilakukan secara cepat, jika ada perubahan pada Program Legislasi Daerah (Prolegda), hasil iventarisasi bisa menjadi masukan yang sangat berguna. (wid)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*