JoSS, SEMARANG – Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah dua kali diundur. Musda yang awalnya digelar 15 Februari 2020, kemudian diundur menjadi 22 Februari 2020, dan diundur lagi menjadi 4 Maret 2020. Hal itu menimbulkan pertanyaan, ada apa sebenarnya yang terjadi di balik itu?
Terkesan ada tarik-ulur antara DPP Partai Golkar dengan DPD Partai Golkar Jawa Tengah, khususnya menyangkut siapa figure yang akan memimpin DPD Partai Golkar Jateng. Pasalnya, meski sudah muncul beberapa nama yang dianggap kuat seperti Bupati Batang Wihaji, Bupati Karanganyar Juliyatmno serta anggota DPR RI dari Partai Golkar Panggah Susanto, nampaknya belum bisa memuaskan para pemegang hak suara dalam Musda yang terdiri dari 35 DPD kabupaten dan kota serta organisasi sayap.
Kesan belum sreg dengan nama kandidat yang muncul menyebabkan dukungan kepada Wisnu Suhardono yang sudah dua kali menjadi Ketua DPD Partai Golkar Jateng kembali muncul. Ada kabar, sedikitnya 21 DPD Kabupaten dan Kota yang memiliki hak suara, sudah menandatangani dukungan agar Wisnu Suhardono maju kembali dengan pertimbangan “masih dibutuhkan”.
Beberapa fungsionaris DPD Golkar Jateng yang dihubungi mengelak memberikan penjelasan apa yang melatar belakangi pengunduran Musda Golkar. Mereka juga menolak mengomentari adanya dukungan kepada Wisnu Suhardono. Dalam proses mencari jawaban, joss.co.id mendapatkan penjelasan yang memadai dari Ketua Harian DPD Partai Golkar Jawa Tengah, M Iqbal Wibisono. Menurut Iqbal, mundurnya jadwal Musda semata-mata soal waktu saja.
“Hasil Munas Golkar 2019, salah satunya memberi amanat agar Musda di provinsi dan kabupaten kota digelar paling lambat akhir Maret 2020. Jadi, kalau mundur sampai 4 Maret 2020, masih dalam batas yang diperbolehkan,” kata Iqbal, Jumat (21/2).
Baca juga: Awas, Ini Ancaman Bagi PNS Yang Berpolitik
Iqbal menambahkan, alasan DPP (Dewan Pimpinan Pusat) Partai Golkar dua kali mengundur jadwal karena semua hari yang diajukan sudah terisi kegiatan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto. Karena itulah, disepakati jadi 4 Maret 2020 yang kebetulan masih longgar. Soal adanya tarik-ulur, kalau yang dimaksud soal jadwal, menurut Iqbal itu hal yang wajar. “Tidak ada tarik ulur soal yang lain-lain, semata-mata kesesuaian waktu saja,” tukasnya.
Sementara itu Bupati Batang, Wihaji, yang merupakan salah satu kandidat kuat untuk memimpin DPD Partai Golkar Jateng, mengatakan kewenangan penetapan jadwal Musda DPD Partai Golkar Provinsi Jateng memang ada di DPP. Wihaji menyatakan, DPD Jateng mengajukan alternatif jadwal yang memungkinkan, lantas DPP yang memilih dan memutuskan. Karena itulah, dia tidak sependapat kalau disebut jadwal Musda Golkar Jateng mundur. Belum klop saja dengan jadwal DPP, sehingga harus disesuaikan.
Mengenai adanya dukungan terhadap Wisnu Suhardono, Ketua Harian DPD I Partai Golkar Jateng, Iqbal Wibisono, menganggap hal yang wajar-wajar saja. Boleh saja DPD II memberikan dukungan, namun ketentuan yang berlaku mengatur seseorang yang sudah dua kali menjabat ketua, hanya bisa maju lagi kalau mendapatkan ijin dari Ketua Umum DPP Partai Golkar.
Jadi, kata mantan anggota DPR RI ini, kuncinya ada pada ijin dari Ketua Umum alias Ketum. Dukungan dari DPD II sifatnya hanya dukungan, tapi apakah mendapat persetujuan Ketum atau tidak, sepenuhnya ada di tangan Ketum. “Bisa saja Wisnu Suhardono maju dan dipilih lagi kalau ada ijin dari Ketum,” tutur Iqbal.
Selaku salah satu kandidat yang kuat, Wihaji yang juga menjabat Bupati Batang, mengatakan sudah mantap untuk pencalonannya. Namun dia menegaskan, akan mengikuti semua proses yang disyaratkan. “Ya, saya mengalir saja,” tukasnya. (awo)
Leave a Reply