OTT Pertama di 2020, Bupati Sidoarjo Saiful Ilah Ditangkap KPK

Bupati Sidoarjo Saiful Ilah terjaring OTT KPK | Foto: timesjatim.com/merdeka.com
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo Saiful Ilah menjadi pejabat pertama di tahun ini yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi pemberantasan Korupsi. Dia dan 6 orang lainnya ditangkap pada Selasa (7/1). Sempat 6 jam diperiksa di Mapolda Jatim, akhirnya bupati dua periode itu dibawa ke Jakarta, Rabu (8/1)

Selain mengamankan Saiful Ilah, penyidik juga mengamankan sejumlah pegawai Pemkab Sidoarjo dan seorang ajudan. Sejumlah koper juga ikut diamankan diduga berisi barang bukti dokumen terkait kasus yang sedang didalami penyidik KPK.

Ditangkapnya Saiful Ilah sebelumnya dibenarkan oleh pelaksana tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri. Dia menyebut, operasi tangkap tangan itu terkait kasus pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Sidoarjo.

“KPK telah mengamankan seorang kepala daerah dan beberapa pihak lainnya di Kabupaten Sidoarjo terkait pengadaan barang dan jasa. Info selengkapnya akan disampaikan besok ketika konferensi pers,” kata dia, dalam pesan singkat yang diterima wartawan, Selasa malam.

Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar menuturkan, terdapat sekitar enam orang yang ikut terjaring operasi tangkap tangan pada Selasa kemarin. “Tapi pagi tadi sudah dibawa ke Jakarta semua mungkin lebih 6 orang dibawa ke Jakarta,” ujar Lili.

Namun, ia enggan mengungkap identitas orang-orang tersebut. Informasi lebih detail, kata Lili, akan disampaikan melalui konferensi pers siang ini.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, operasi tangkap tangan yang menjerat Bupati Sidoarjo Saiful Ilah merupakan hasil penyapan sejak lama. Alex mengatakan, penyadapan yang menjadi petunjuk dalam melakukan operasi tangkap tangan itu sudah dilakukan sebelum Dewan Pengawas KPK dilantik.

Baca juga: Terima Suap Rp46 Miliar, Mantan Sekretaris MA Jadi Tersangka KPK

“Penyadapannya yang lama, sebelum pelantikan Dewan Pengawas itu kan, informasi yang (periode) sebelumnya, sudah lama,” kata Alex di Kejaksaan Agung, Rabu (8/1).

Alex menuturkan, penyadapan itu pun tak berkaitan dengan keberadaan Dewan Pengawas KPK yang terbentuk pada akhir Desember 2019 lalu. Alex melanjutkan, KPK saat ini masih menyusun mekanisme pemberian izin penyadapan, penggeledahan, dan penyitaan dari Dewan Pengawas KPK kepada pimpinan.

“Peraturan sedang kita susun SOP-nya, jadi sementara kita susun SOP-nya. Kan dewasnya sudah ada, tinggal nanti ketentuan SOP-nya standar prosedurnya seperti apa nanti kita atur,” ujar Alex.

Seperti dikatehui, KPK menangkap Bupati Sidoarjo Saiful Ilah dalam operasi tangkap tangan di Sidoarjo, Selasa (7/1). Operasi tangkap tangan kemarin merupakan operasi tangkap tangan pertama yang dilakukan KPK sejak UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK berlaku pada 17 Oktober 2019.

UU KPK hasil revisi itu menyatakan, pimpinan KPK mesti memperoleh izin dari Dewan Pengawas KPK untuk melakukan penyadapan. Namun, UU yang sama juga mengatur bahwa penyadapan dapat dilakukan tanpa izin Dewan Pengawas selama Dewan Pengawas belum terbentuk.

Alex sendiri pernah menyebut bahwa KPK masih menyadap ratusan nomor telepon pada Desember 2019 lalu, meskipun UU KPK sudah berlaku. “Ada 200-300 nomor masih kita sadap ya. Penyadapan jalan terus,” katanya, belum lama ini. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*