COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

128.776

130.718

1%

Kasus Baru

1.693

1.942

15%

Update: 12 Agustus 2020 - Sumber: covid19.go.id

Mulai Hari Ini, Hendi Dilarang Merotasi Jabatan Pegawainya

Hendrar Prihadi | Foto: halosemarang
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Walikota Semarang Hendrar Prihadi, mulai hari ini Rabu (8/1) sudah tidak boleh lagi melakukan mutasi jabatan atau merotasi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahannya. Hal itu terkait keikut sertaannya dalam Pilkada serentak September mendatang.

Sebagai petahana, Hendi sapaan akrab Walikota Semarang dilarang melakukan penggantian jabatan setidaknya enam bulan sebelum penetapan calon yakni 8 Juli mendatang, hal itu tertuang dalam Undang-Undang Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, Pasal 71 Ayat 2.

Koordinator Divisi Hukum dan Data Bawaslu Kota Semarang, Arief Rahman mengatakan berdasarkan undang-undang tersebut, ada ketentuan larangan melakukan pergantian pejabat di bawahnya 6 bulan sebelum penetapan pasangan calon sedangkan penetapan paslon jatuh pada tanggal 8 Juli 2020.

“Maka jika ditarik mundur larangan berlaku mulai 8 Januari 2020. Artinya batas akhir petahana boleh melakukan pergantian jabatan jatuh pada tanggal 7 Januari 2020,” katanya, Selasa (7/1).

Lebih lanjut, Arief mengungkapkan, Jika ada pergantian jabatan, sesuai aturan sanksi berupa diskualifikasi atau pembatalan sebagai calon walikota dalam Pilwakot 2020 oleh KPU.

Baca juga: Buka Lelang Jabatan, Bupati Gunungkidul Bisa Dipidana

“Namun, ada mekanismenya jika petahana akan merotasi atau mutasi pejabat sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan, untuk mengisi kekosongan jabatan harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” ungkapnya.

Arief menjelaskan, berdasarkan dalam penjelasan aturan Pasal 71 Ayat 2, UU Pilkada mekanisme mutasi karena adanya kekosongan jabatan, maka gubernur, bupati, dan wali kota menunjuk pejabat pelaksana tugas.

“Sedangkan Ayat 3 menyebutkan, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih,” jelasnya seperti dikutip dari Jagaberita.com.

Sementara Ketua KPU Kota Semarang, Henry Casandra Gultom mengatakan, untuk aturan terkait Petahana dilarang merotasi pejabat memang sudah diatur dalam UU Pilkada Nomor 10 Tahun 2016, di mana dalam Pasal 71 Ayat 2. Sebenarnya ada aturan mekanisme untuk melakukan rotasi harus ada persetujuan Mendagri.

“Untuk tahapan pendaftaran bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Semarang untuk Pilwalkot 2020, akan dibuka KPU pada 19 Februari 2020 lewat jalur perseorangan. Saat ini sudah ada beberapa orang yang berkonsultasi dengan KPU dan ingin mendaftarkan diri,” pungkasnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*