Ngesti Pandawa

Masyarakat Boleh Tak Ikut BPJS, Akreditasi Puskesmas Bakal Ditiadakan

Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto | Foto: sehatnegeriku.kemkes.go.id
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, DENPASAR – Menteri Kesehatan (Menkes) Terawan Agus Putranto menyatakan pemerintah tidak akan mewajibkan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bagi masyarakat. Selain itu akreditasi bagi Puskesmas juga bakal ditiadakan.

Dia menjelaskan, kebijakan pemerintah yang mewajibkan masyarakat menjadi peserta BPJS dinilai tidak tepat karena membatasi kemampuan orang mampu membayar lebih.

“Karenanya, ke depan masyarakat dibebaskan memilih dan menentukan asuransi kesehatan sesuai kemampuan membayarnya. Pemerintah tak akan mewajibkan masyarakat mampu menjadi peserta BPJS,” katanya saat menghadiri perayaan puncak HUT ke-60 RSUP Sanglah, Denpasar, belum lama ini.

Dikutip dati Balipost, Terawan menegaskan dalam mencapai Universal Health Coverage (UHC) bukan berarti semua masyarakat harus menjadi peserta BPJS, tetapi mesti dapat mengakses layanan kesehatan.

Baca juga: Pemkab Kudus Hentikan Layanan BPJS Bagi Warga Miskin, Ini Alasannya

“Jadi, sistem gotong royong BPJS Kesehatan harus lebih dipahami. Gotong royong dalam hal ini adalah mampu membiayai yang kurang atau tidak mampu. Tetapi saat ini kondisinya justru yang tidak mampu membiayai yang mampu,” katanya.

Oleh karena itu, pihaknya akan membebaskan kepesertaan BPJS. Bagi yang mampu dipersilakan memilih asuransi kesehatan sesuai budgetnya. Jika ingin tetap menjadi peserta BPJS harus mau menerima layanan kesehatan sesuai anggaran yang ada.

Dalam mencapai tujuan UHC yaitu meratakan layanan kesehatan kepada masyarakat, pemerintah juga berencana menghapus persyaratan pembatasan jumlah dokter spesialis dalam sebuah rumah sakit dan sistem rujukan berjenjang.

“Nantinya yang ada adalah rujukan kompetensi dan dokter spesialis di setiap rumah sakit dibebaskan menerima sesuai kemampuannya. Tidak dibatasi sesuai tipenya,” ujarnya.

Terawan melanjutkan, semua rumah sakit bisa menjadi tipe A asalkan memenuhi syarat tempat tidur. Sementara jumlah dokter spesialis tidak diwajibkan dalam persyaratan dan penerimaannya tidak dibatasi. Sistem rujukan kompetensi ini diharapkan dapat mewujudkan pemerataan SDM dokter spesialis ke daerah-daerah.

Pihaknya juga akan meniadakan akreditasi untuk puskesmas dan lebih mendorong puskesmas lebih melakukan tindakan promotif dan preventif. Tindakan ini akan mencegah masyarakat sakit. ”Jika ini digalakkan akan menekan angka stunting serta angka kematian ibu dan bayi,” tegasnya. (lna)

9 Komentar

  1. Sangat setuju Bapak MenKes kalau akreditasi Puskes ditiadakan. Terus terang sangat besar yg hrs disiapkan utk Reakred baik Dana, tenaga dan wktu jd banyak yg kami korbankan termasuk klg utk melengkapi dokumen. Akred jg tdk memberikan reward yg siknifikan buat kami.

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*