Ngesti Pandawa

COVID-19 UPDATE

KEMARIN

HARI INI

NAIK / TURUN

Total Penderita

64.958

66.226

2%

Kasus Baru

1.209

1.268

5%

Update: 7 Juli 2020 - Sumber: Kementrian Kesehatan RI

DPRD Jateng Ingatkan Pilkada Serentak Tak Boleh Ganggu Pelayanan Publik

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, SEMARANG – Pimpinan DPRD Jawa Tengah mengingatkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang di 21 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah tidak boleh mengganggu kualitas pelayanan publik. “Kualitas publik tidak boleh terkurangi, baik saat Pilkada berlangsung maupun setelah usai. Pelayanan publik harus menjadi prioritas utama,” kata Wakil Ketua DPRD Jateng, Ferry Wawan Cahyono.

Ferry menyampaikan hal itu saat berbicara dalam diskusi Pilkada Damai untuk Semua yang digelar Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jateng (FWPJT) yang dilaksanakan di Lobby Lantai 4 DPRD Jateng, Rabu (15/1/2020). Diskusi yang didukung Bank Jateng dan DPRD Jateng itu juga menghadirkan pembicara Ketua KPU Jateng Sudrajat Yulianto, pengamat politik Fisisp Unidp M Yulianto, serta Koordinator Divisi Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah (Jateng) Rofiudin. Diskusi yang mengangkat Sub Tema “Merebut 21 Kursi Kepala Daerah 2020” ini juga dihadiri Ketua Komisi A DPRD Jateng M Saleh dan Sekretaris DPRD Jateng Urip Sihabudin.

Menurut Ferry Wawan Cahyono, Pilkada yang merupakan salah satu bentuk Pemilu adalah kegiatan rutin lima tahunan yang tujuannya memilih pemimpin di masing-masing daerah. Dalam setiap kompetisi dan kontestasi, kata dia, pasti ada perbedaan pandangan dan pilihan politik. Namun dia berharap perbedaan tersebut tidak sampai mengganggu suasana sejuk dan harmonis di akar rumput, khususnya di Jateng.

“Ada tugas penting yang menjadi konsern kita semua, yaitu pelayanan publik yang berkualitas dan terjaga. Hal lain yang menjadi prioritas di Jawa Tengah adalah mencapai pertumbuhan ekonomi 7% di tahun 2020 sebagai strategi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Ini harus menjadi komitmen kita bersama,” katanya.

Pilkada sebagai pesta demokrasi rakyat, kata dia, seharusnya benar-benar mewujudkan suasana pesta yang penuh kegembiraan dan keceriaan, bukan malah sebaliknya. Dalam pesta sebaiknya dihindari terjadinya ada gesekan. Perbedaan yang ada harus disikapi sebagai sebuah keniscayaan yang harus sama-sama dihormati.

Baca juga: Petakan Indeks Kerawanan Politik di Daerah, Bawaslu Prioritaskan Calon Incumbent
Diskusi Pilkada Damai Untuk Semua di Gedung DPRD Jateng yg digelar FWPJT, Rabu (15/1/2020) | Foto: ist

Dalam konteks peran DPRD Jateng dalam Pilkada Serentak yang digelar 21 kabupaten dan kota yang ada di wilayah kerjanya, Ferry memastikan akan membantu kelancaran pelaksanaannya sesuai fungsi yang diemban, yakni legislasi, pengawasan dan anggaran. DPRD Jateng mengajak semua pihak untuk memperkuat literasi politik di kalangan masyarakat, sehingga kualitas Pemilu menjadi lebih baik.

“Bukan hanya penyelenggara Pemilu saja yang melakukan pengalakan literasi politik, semua pemangku kepentingan termasukl kontestan baik tim sukses maupun Parpol pengusung wajib mengedukasi masyakat supaya pemahaman kepemiluannya meningkat,” harap Ferry yang berasal dari Partai Golkar ini.

Sementara itu pengamat politik dari Fisip Undip, M Yulianto, sepakat bahwa literasi politik masyarakat harus ditingkatkan. Melalui literasi politik, kata Yulianto, pendidikan politik dapat digalakkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak politiknya dengan baik dan elegan dalam suasana saling menghormati meski ada perbedaan pilihan politik.

“Parpol memegang peran besar dalam menjaga integritas masyarakat dalam berpolitik yang dalam konteks Pilkada diharapkan jangan hanya berorientasi untuk memenangkan jagonya dalam Pilkada tetapi juga harus berpikir menjaga integritas, persatuan dan kesatuan bangsa,” kata dia.

Mahasiswa menjadi peserta aktif dalam diskusi tentang Pilkada Serentak 2020 | Foto: ist

Koordinator Divisi Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah, Rofiudin, membeberkan bahwa sekitar 55% kandidat yang akan berkompetisi pada Pilkada Serentak 2020 di Jateng berstatus petahana atau incumbent. Karena itu Bawaslu perlu memberikan perhatian khusus untuk daerah dimana petahana ikut dalam kontestasi. Bawaslu Jateng memrioritaskan mencermati potensi kerawanan pada kota/kabupaten yang calonnya incumbent atau petahana,” kata Rofiudin.

Hal teknis yang sudah dilakukan misalnya dengan memastikan setelah 8 Januari 2020, di wilayah yang petahanannya mendaftar sebagai kandidat untuk berkompetisi, tidak terjadi rotasi dan mutase pejabat pemerintahan, seperti yang diatur dalam peraturan perundangan yang ada. “tapi dari hasil pengamatan sementara, di 21 kabupaten dan kota yang akan menggelar Pilkada 2020, hampir semuanya melakukan rotasi dan banyak yang merotasi dadakan sebelum 8 Januari 2020,” ujarnya seraya tertawa.

Bawaslu Jateng juga mengawasi agar calon petahana tidak menggunakan birokrasi untuk memobilisasi massa dan tidak menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan Pilkada 2020. “Petahana juga tidak boleh melakukan kegiatan yang menguntungkan dirinya dan merugikan calon lainnya. Misal, pemasangan gambar untuk sosialisasi program pemerintah untuk menaikan popularitas, ini wilayah abu-abu yang menjadi kerawanan politik,” tukas dia. (ADV)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*