Jokowi Lantik 5 Pimpinan KPK Hari Ini

Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik lima pimpinan KPK, yakni Komjen Firli Bahuri (Ketua) beserta empat wakil ketua, yakni Alexander Mawata, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, dan Lili Pintauli Siregar, Jumat (20/12). Presiden juga akan mengumumkan dan melantik lima anggota Dewas.

Ketua KPK Periode 2019-2023, Komjen Firli Bahuri mengatakan jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru siap bersinergi dengan Dewan Pengawas (Dewas). Sinergisitas itu diperlukan agar pemberantasan korupsi ke depan lebih optimal.

“Kami akan bersinergi dengan Dewan Pengawas agar pemberantasan korupsi ke depan lebih maksimal,” ujarnya, usai pelantikan.

Firli mengatakan, dirinya bersama pimpinan KPK yang lain juga akan melaksanakan tugas pokok KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK. Artinya, dia akan menjalankan tugas-tugas baru KPK sesuai yang telah diatur pada UU baru tersebut.

Pihaknya memastikan menjalin komuniaksi intensif dengan para pihak, kementerian dan lembaga yang berkompeten dalam penyusunan beberapa rancangan peraturan pemerintah dan peraturan presiden.

Baca juga: Ketua KPK Terpilih Firli Bahuri Jabat Kabaharkam, Pangkatnya Kini Jadi Komjen

“Tentu kami harus bekerja keras untuk melakukan beberapa instrumen yang ada di dalam UU tersebut. Berkomunikasi dengan para pihak khususnya yang terkait dengan organisasi tata kerja, alih status pegawai KPK menjadi ASN, dan peraturan presiden tentang gaji dan tunjangan. Ini dilakukan dalam rangka membangun soliditas pimpinan dan pegawai KPK demi meningkatkan kinerja,” ujar Firli.

Dikatakan, sebelum pelantikan, para pimpinan KPK periode 2019-2023 juga sudah bertemu dengan pimpinan KPK periode 2015-2019. Mereka juga sudah bertemu dengan para pegawai KPK. Langkah itu dilakukan agar pimpinan KPK periode berikutnya lebih siap menjalankan tugas.

Komjen Firli juga mengatakan, KPK ke depan akan tetap melaksanakan tugas pokok pemberantasan korupsi melalui pencegahan. KPK juga akan terus berkoordinasi dengan instansi berwenang dalam melakukan pemberantasan korupsi dan pelayanan publik.

“Kami juga melakukan monitoring pelaksanaan program pemerintah, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan tindak pidana korupsi, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Firli, seperti dikutip dari Beritasatu.com. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*