Hadapi Otomatisasi Dunia Kerja Menaker Minta BLK Lakukan Re-Skilling

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah meninjau workshop pelatihan di BBPLK Semarang | Foto: twitter @KemnakerRI
Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong Balai Latihan Kerja (BLK) siap melakukan re-skilling untuk menghadapi tantangan pekerjaan di masa yang akan datang. Dia menyebut 23 juta pekerja akan terdampak otomatisasi di dunia kerja.

Dia menambahkan data BPS pada Agustus 2018 dan Agustus 2019, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia memang mengalami penurunan 0,06 persen. Namun, menurutnya, tantangan ketenagakerjaan masih banyak.

Dari data tersebut. lanjutnya sebanyak 57,54 persen pekerja adalah lulusan SD/SMP ke bawah. Sekitar 55,72 persen pekerja adalah pekerja informal. Berdasarkan penelitian McKinsey pada September 2019, 23 juta pekerjaan di Indonesia akan terdampak otomatisasi dan rata-rata terdapat 248 ribu pekerja ter-PHK per tahun, data BPJS Tenaga Kerja tahun 2016-2018.

“Ini adalah major challenge ketenagakerjaan di Indonesia yang perlu kita tangani bersama 5 tahun ke depan,” jelas Ida saat memberikan sambutan pada penutupan Rakor Bidang Lattas di BBPLK Semarang, Selasa (26/11).

Baca juga: Begini Cara Dapatkan Fasilitas Pembiayaan Kartu Prakerja

Di era industrialisasi 4.0, lanjut Ida, otomatisasi tidak terhindarkan. Namun akan ada peluang tercipta 27-46 juta pekerjaan baru hingga 2030 dengan 10 juta pekerjaan di antaranya merupakan pekerjaan yang belum ada sebelumnya.

“Selain itu, diproyeksikan 6-29 juta orang di Indonesia harus mengikuti pelatihan lagi untuk jenis pekerjaan yang baru atau re-skilling dan up-skilling,” tegasnya seperti dikutip dari Detik.com.

Maka, menurut Ida, peran BLK dan sekolah vokasi sangat penting untuk melakukan program triple skilling. Program tersebut, yaitu skilling untuk pengangguran siap kerja, re-skilling untuk pekerja yang ter-PHK, dan up-skilling untuk pekerja khususnya UKM lokal dan industri pionir untuk siap berkompetisi.

“Dalam kondisi kompetisi yang cukup ketat, BLK harus siap. Pemerintah daerah harus punya mindset BLK itu penting, tidak boleh diabaikan,” pungkasnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*