Pemkab Bantul Berencana Keluarkan Moratorium Pembangunan Tempat Ibadah

Ilustrasi | Foto: google
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, BANTUL – Pemerintah Kabupaten Bantul berencana melakukan moratorium atau penghentian izin pendirian rumah ibadah di wilayah ini. Alasan kebijakan ini karena tempat ibadah yang ada sudah terlalu banyak dan dinilai mampu menampung umat dalam menjalankan peribadatan.

Wakil Bupati Bantul Abdul Halim Muslich mengungkapkan saat ini jumlah tempat ibadah dianggap sudah terlalu banyak. Berdasarkan data yang ia miliki jumlah masjid saat ini sudah ada 1883 buah di Kabupaten Bantul. Gereja Katolik ada 17 buah, Gereja Kristen sebanyak 41 buah, Kapel ada lima bangunan, Pura dan Vihara masing-masing lima bangunan.

Menurutnya, Dari data tersebut, jumlah Masjid di Bantul itu sebenarnya sudah dua kali lipat dibanding dengan jumlah dusun-dusun yang ada di Kabupaten Bantul mencapai 933 buah.

“Dengan jumlah masjid mencapai 1.883 buah sebenarnya sudah cukup untuk menampung umat Islam di Bantul. Cukup. Cukup ya sudah tidak perlu membangun masjid lagi,” katanya di sela koordinasi dengan FKUB Bantul di Bantul, Selasa (24/9).

Ia berharap ke depan kalau tempat ibadah itu sudah cukup, maka tidak perlu lagi membangun rumah ibadah. Karena yang perlu dibangun lagi adalah sumber daya ekonomi umat. Selama ini, miliaran rupiah dana dikeluarkan oleh masyarakat untuk membangun rumah ibadah.

Oleh karenanya, pemerintah merasa perlu mengarahkan untuk hal-hal lain seperti penanggulangan kemiskinan, untuk membangun madrasah, untuk menyantuni anak yatim.

Baca juga: Disnakertrans Bantul Siapkan Tenaga Kerja Kebandarudaraan Untuk YIA

Selain, saat ini, Bantul butuh lahan-lahan untuk ekonomi produktif. Bantul saat ini butuh untuk industri, untuk pabrik, untuk pertanian kalau terus menerus tergerus untuk tempat ibadah sementara tempat ibadah itu sudah dirasa cukup jumlahnya.

“Sebab wilayah Bantul sebenarnya cukup sempit karena hanya 500 km persegi. Di sisi lain tempat ibadah sudah cukup. Maka pertanyaannya  perlukah Bantul melakukan moratorium tempat badah,” katanya, seperti dikutip dari Suara.com.

Namun untuk hal tersebut, memang perlu adanya kajian terlebih dahulu. Pemerintah dan FKUB harus menghitung kembali berapa jumlah umat Islam, Katolik, Kristen, Hindu Budha ataupun Konghucu. Jika jumlahnya itu sudah diketahui maka perlu disepakati.

“Ya sudah kita kunci bahwa umat beragama memerlukan tempat ibadah sekian. Sekian kita sepakati, setelah itu gunakanlah tempat-tempat ibadah itu semaksimal mungkin. Dari aspek kemanfaatan dan aspek tata ruang dilakukan perhitungan matang. Apakah betul-betul cukup jumlah tempat ibadah,” tuturnya.

Abdul Halim meminta kepada Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) untuk melakukan kajian, perlukah pemerintah Kabupaten Bantul menerbitkan moratorium tempat ibadah. Karena selain sebagai Forum Komunikasi dan silaturahmi, FKUB juga diberikan kewenangan untuk pendirian atau sebagai salah satu bagian dari sistem pengurusan perizinan.

“Untuk payung hukum, saya kira peraturan bupati sudah cukup. Sepanjang Bantul mempunyai maka moratorium tersebut akan diterima oleh masyarakat,” paparnya. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*