Dua Kali Kalah Voting, Boris Johnson Pilih Mati Daripada Tunda Brexit

Perdana Menteri Inggris Boris Johnson | Foto: google
Mari berbagi

JoSS, LONDON – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson kembali menyampaikan pernyataan kontroversionalnya usai dua kali menelan kekalahan dalam pengambilan voting di parlemen.

Dia mengaku lebih memilih mati ketimbang kembali meminta penundaan tenggat pengunduran diri negara itu dari Uni Eropa (Brexit).

“Saya lebih baik mati di selokan daripada harus meminta Uni Eropa kembali menunda Brexit,” kata Johnson saat berpidato di Akademi Kepolisian Wakefield, West Yorkshire, seperti dilansir AFP, Jumat (6/9).

Dikutip dari CNN Indoensia, dalam pemungutan suara pada Rabu lalu, parlemen memutuskan menentang rencana Johnson untuk melakukan proses pengunduran diri negara itu dari Uni Eropa (Brexit) tanpa kesepakatan. Mereka juga menolak mendukung usul Johnson untuk menggelar pemilihan umum sela.

Anggota parlemen yang menolak usulan Brexit Johnson mencapai 328 orang. Sedangkan yang setuju sebanyak 301 orang. Sebanyak 21 orang adalah anggota fraksi Konservatif. Mereka kemudian didepak dari partai.

Baca juga: Ketidakpastian Brexit Bikin 98 Perusahaan Besar Angkat Kaki dari Inggris

Pemimpin oposisi sekaligus Ketua Partai Buruh, Jeremy Corbyn, mengatakan dia sebenarnya mendukung pemilu sela asal Johnson berjanji tidak akan melakukan Brexit tanpa kesepakatan. Sedangkan Johnson mengklaim perundingan Brexit dengan Uni Eropa mengalami kemajuan

“Kita harus keluar dari Uni Eropa pada 31 Oktober,” kata Johnson. Bahkan, sang adik, Jo Johnson, yang menentang Brexit memutuskan mundur dari jabatan Menteri Junior Universitas setelah Johnson kalah dalam voting di parlemen.

Jika Majelis Rendah berhasil meloloskan RUU menolak Brexit tanpa kesepakatan, maka bisa memaksa Johnson kembali menunda proses itu sampai 31 Januari 2020. Namun, Johnson menyatakan akan kembali mengajukan usul pemilu sela kepada Majelis Rendah pada Senin pekan depan, dan menantang oposisi untuk mendukungnya kali ini.

RUU yang diajukan Majelis Rendah juga harus disetujui terlebih dulu oleh Majelis Tinggi sebelum disahkan. Hal ini membuat urusan Brexit kembali dihantui ketidakjelasan dan khawatir kembali menjadi krisis politik seperti pada era mantan perdana menteri, Theresa May.

Uni Eropa sampai saat ini belum bersikap soal perdebatan baru soal Brexit di Inggris. Namun, Menteri Urusan Eropa Prancis, Amelie de Montchalin, menyatakan tidak baik jika tenggat Brexit kembali mundur. (lna)

Be the first to comment

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.


*