JoSS, JAKARTA – Suprajarto menyatakan mundur dari Dirut PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) beberapa jam setelah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) BTN menetapkan dirinya menggantikan Maryono menjadi orang nomor satu di BTN.
“Saya tidak dapat menerima keputusan itu. Untuk itu saya memutuskan mengundurkan diri dari keputusan RUPSLB tersebut,” katanya, Kamis (29/8).
Dalam pernyataan tersebut, Suprajarto juga mengklaim tidak dilibatkan dalam proses pemilihan direksi BTN tersebut. “Saya enggak diajak bicara,” tegasnya.
Sebelumnya, dalam RUPSLB BTN memutuskan adanya penggantian Direktur Utama (Dirut) semula Maryono menjadi Suprajarto. Suprajarto sendiri sebelumnya merupakan Dirut PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI).
Corporate Secretary BTN Achmad Chaerul mengatakan susunan pengurus bank sesuai hasil RUPSLB ini diharapkan dapat memperkuat kinerja perseroan dalam memenuhi target bisnis sekaligus menjawab tantangan masa depan.
“Kami optimistis menjadikan soliditas pengurus bank sebagai modal dan semangat untuk menjadikan kinerja bisnis BTN menjadi lebih baik,” katanya.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa survei dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo menegaskan bahwa penunjukkan Suprajarto sebelumnya sudah dikomunikasikan terlebih dahulu. “Sudah (dikomunikasikan),” kata dia, seperti dikutip dari Liputan6.
Dia mengaku belum mengetahui perihal kabar penolakan menjadi Dirut BTN tersebut. “Saya belum tahu kalau Suprajarto menolak,” ungkapnya.
Baca juga: Destry Damayanti Resmi Jabat Gubernur Senior Bank Indonesia
Dia menegaskan, perombakan susunan dalam bank plat merah tersebut merupakan penugasan yang mau tidak mau harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan. “Sebagai pasukan ini kan masalah penugasan mau atau tidak,” ujarnya.
Sementara itu, Serikat Pekerja (SP) BTN dan BRI menyatakan mendukung sikap Suprajarto yang menolak hasil RUPSLB yang memutuskan dirinya sebagai Dirut BTN.
Ketua Umum DPP SP BTN Satya Wijayantara meminta kepada Menteri Negara BUMN untuk menghormati prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan pelaksanaan manajemen karir bankir dilingkungan BUMN melalui sistem merit sistem yang baik dan terbuka.
“Sesungguhnya pemberian tugas kepada Suprajarto sebagai Dirut BTN setelah sebelumnya menjabat sebagai Dirut BRI pada dasarnya sebuah pelecehan profesi yang berpotensi menimbulkan kemarahan bagi ribuan alumni Bank BRI yg tersebar diseluruh NKRI,” kata Satya dalam keterangannya, Kamis (29/8).
“Termasuk juga di BTN karena penugasan diberikan dari BRI kepada BTN yang dari ukuran kapasitasnya BTN jauh lebih kecil dari BRI,” tambah dia.
Tidak hanya itu, Satya juga meminta kepada seluruh pejabat dilingkungan BUMN untuk menahan diri dengan tidak mengambil keputusan politik apapun sampai dengan pelantikan Presiden Jokowi tanggal 10 Oktober 2019. (lna)
Leave a Reply