fbpx Press "Enter" to skip to content

Revisi RTRW Lambat, Ini Usulan Mohammad Soleh

Sabtu, 6 Juli 2019
Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Ketua Ikatan Alumni Teknik Planologi UNDIP, sekaligus caleg DPRD Provinsi terpilih, Mohammad Soleh, menyampaikan usulan kepada Presiden Joko Widodo untuk membuat Badan Nasional khusus yang menangani soal revisi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Dia menilai, selama ini penanganan soal revisi RTRW di daerah dirasa berjalan lambat karena kompleksnya persoalan yang membutuhkan sinergitas antara pemerintah pusat dan daerah.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan evaluasi dan kebijakan dari Presiden, karena di beberapa daerah proses revisi bisa sampai dua – tiga tahun, bahkan di Jombang itu ada yang sampai sepuluh tahun belum juga selesai. Padahal investor juga butuh kepastian.

“Saya menyadari, persoalan tata ruang ini memang bersifat hirarkis dan komplementer, tapi justru itulah alasan kenapa revisi ini harus diproses secara cepat,” katanya seperti dikutip dari energibangsa.id.

Politisi Golkar ini menyebut bahwa pembangunan baik di daerah maupun secara nasional harus bertumbuh, lapangan pekerjaan juga harus dibuka, belum lagi ada program 1,5 juta rumah yang digagas pemerintah. “Maka proses ini jangan dibuat berbelit-belit,” tegasnya.

Mohammad Soleh menyebut bahwa jika memang urgent dibutuhkan, Presiden perlu mengangkat Wakil Menteri yang membidangi perihal tata ruang ini.

Menurutnya, hal ini sangat diperlukan karena momentum dan semangat embangunan nasional di level daerah ini harus dijaga dan didukung, bukan malah dipersulit prosesnya.

Ini butuh dukungan serius dari Presiden, agar energi bangsa bisa dimaksimalkan dan disalurkan dengan cara positif.

Baca juga: GKR Hemas: Akan Ada Banyak Aksi Legislasi yang Menarik di DPD RI 2019-2024

Sudah jamak diketahui bahwa amanat Undang-Undang Penataan Ruang terkait penyelesaian Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) masih berjalan lambat dan menghadapi berbagai kendala.

Di antaranya, perlu paduserasi kawasan hijau serta masih banyak ditemukan ketidaksesuaian antara Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dengan Renacana Tata Ruang (RTR) di bawahnya, hal ini ditengarai karena RTRWN belum dijadikan acuan oleh Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten/Kota.

Beberapa waktu lalu, Direktur Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN RI Abdul Kamarzuki dalam rapat koordinasi lintas sektoral di Hotel Ambhara, Jakarta, (10/4) menjelaskan bahwa RTRW harus menjadi komitmen bersama Kepala Daerah karena RTRW ini bersifat hirarkis dan komplementer.

Abdul Kamarzuki juga meminta agar pemerintah daerah bersabar, meski RTRW itu untuk kemajuan daerah, namun prosesnya tetap harus melihat pola ruang lingkungan hidupnya.

Tahun 2019 ini, dari 35 kabupaten/ kota di Jateng, baru 2 wilayah yang sudah mendapati kejelasan RTRW, sedangkan 14 wilayah lainnya masih dalam tahap revisi dan peninjauan RTRW, 14 sudah masuk di kementerian dan 5 masuk tahapan berikutnya.

Bupati Brebes, Idza Pritanti, mengakui bahwa proses revisi Perda RTRW itu sudah cukup lama. Bahkan dia menyebut kalau Brebes telah tersalip oleh dua daerah lain, yakni, Kabupaten Kendal dan Batang.

Hampir 3 tahun dia menungu proses tersebut. Menurut Idza Pritanti, perda tersebut sangat dibutuhkan untuk menumbuhkan iklim investasi dan pembangunan di daerah-daerah.

“Untuk itu, revisi Perda RTRW tersebut harus terus didorong agar cepat diselesaikan karena sudah sangat dibutuhkan,” tutur Mohammad Soleh. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id