fbpx Press "Enter" to skip to content

PUPR Lelang 8.000 Paket Pengadaan Barang dan Jasa Senilai Rp65 Triliun

Kamis, 11 Juli 2019
Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat melansir sebanyak 8.000 paket pengadaan barang dan jasa telah masuk dalam proses pelelangan hingga awal Juli 2019.

Pelelangan kini dibuka lewat Balai Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (P2JK) yang baru dibentuk.

Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin mengatakan bahwa jumlah paket pengadaan barang dan jasa tahun ini mencapai 8.933 paket senilai Rp87 triliun.

Adapun, 8.000 paket yang telah masuk proses pelelangan bernilai Rp65 triliun. Dengan kata lain, 89,50 persen paket pengadaan barang dan jasa telah dalam proses pelelangan.

Syafie mengimbau agar 34 Balai P2JK untuk menjadi pusat informasi jasa konstruksi Kementerian PUPR di samping menjadi pembina para pemangku kepentingan.

Dia berharap supaya pelaksanaan pelelangan bisa berjalan secara adil, tidak diskriminatif, dan berdaya saing.

“Pokja [kelompok kerja] juga harus profesional, dapat dipercaya, cepat, dan jangan takut melangkah. Keberadaan pokja menjadi simpul penting untuk mencapai target pelelangan dini tahun 2019,” ujar Syarif melalui siaran pers, Kamis (11/7).

Di sisi lain, Syarif mengingatkan agar seluruh Balai P2JK untuk memegang teguh integritas dalam mengemban tugas pengadaaan barang dan jasa.

Baca juga: Kementerian PUPR Fokus Bangun Tol Sisi Selatan Jawa

Syarif juga meminta agar pokja melakukan koordinasi dengan instansi pusat agar tidak terjadi kegagalan pada tahap proses pelelangan.

Sementara itu, realisasi penyerapan anggaran tahun 2019, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat mencatat sebesar 26,18 persen per 8 Juli 2019.

Hingga akhir tahun, realisasi penyerapan diestimasi mencapai 92,75 persen berkat realisasi pekerjaan-pekerjaan yang telah terkontrak.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan penggunaan anggaran hingga paruh pertama tahun ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional di level 40 persen.

Dia menambahkan ada sejumlah faktor yang membuat kinerja penggunaan anggaran di bawah rata-rata nasional.

“Di PUPR ada reorganiasi, lalu ada pemilu dan juga hari raya. Kami kira ini insyaallah masih oke. Semester kedua ini tinggal percepatan karena paket belum lelang itu relatif kecil,” ujarnya, belum lama ini.

Pada 2019, Kementerian PUPR mendapat alokasi anggaran Rp117,81 triliun. Hingga 8 Juli 2019, progres fisik baru mencapai 27,36 persen.

Direktorat Jenderal Cipta Kerja menjadi direktorat dengan progres fisik terendah sebesar 9,58 persen, sedangkan Badan Pengembangan SDM tercatat memiliki progres tertinggi di level 47,30 persen. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id