fbpx Press "Enter" to skip to content

Golkar Jateng Solid di Tengah Turbulensi Politik 

Jumat, 21 Juni 2019
Mari berbagi

JoSS, SOLO – Partai Golkar di Jateng menunjukkan soliditasnya di tengah turbulensi politik nasional dan lokal yang sangat dinamis seusai digelarnya Pileg dan Pilpres 2019. Para pengurus dan kader Golkar di Jawa Tengah yang ada di 35 kabupaten dan kota, juga menjamin soliditasnya menyongsong Pilkada serentak yang akan terjadi di 21 kabupaten dan kota di Jateng tahun 2020.

Hal itu ditunjukkan pada acara halal bihalal dan sarasehan Partai Golkar Jawa Tengah yang diikuti Pengurus DPD I Jateng dan 35 Pengurus Kabupaten dan Kota yang ada di Jateng, di Hotel Sunan Solo, Selasa (18/6). Kekompakan dan kebersamaan itu terlihat makin kental saat para pengurus Golkar se-Jateng itu secara bersama-sama pada Rabu (19/6) menjenguk mantan Ketua DPD Partai Golkar Sragen, Agus Fathurahman, di LP Sragen.

Ketua DPD Partai Golkar Jateng, Wisnu Suhardono, menegaskan pemilihan legislatif (Pileg) sudah selesai. Meski hasil yang diperoleh tidak mencapai target, Wisnu menyampaikan terima kasih karena seluruh Caleg, kader dan pengurus sudah melakukan upaya secara maksimal.

“Perolehannya berbeda-beda di tiap kabupaten kota. Ada yang naik, ada yang turun. Tapi saya tahu sendiri, di lapangan kita sudah melakukan upaya secara maksimal,” kata Wisnu, politisi yang juga seorang doktor ilmu politik lulusan Fisip Universitas Diponegoro.

Sebagai respons atas hasil yang diperoleh masing-masing DPD tingkat II yang ada di kabupaten dan kota, DPD Golkar Jateng memberikan reward alias penghargaan atas daeerah yang perolehan suaranya naik. Sebaliknya, untuk kabupaten dan kota yang perolehan suaranya menurun, DPD Golkar bukan saja melakukan evaluasi. Bentuknya? “Itu rahasia dapur partai, tidak perlu diekspos,” tukas Wisnu.

Untuk Pilpres, para kader Golkar di Jateng juga sudah melakukan upaya terbaiknya. Sehingga pasangan calon yang diusung memperoleh kemenangan yang sangat siginifikan di Jawa Tengah. “Orang politik bisa mengkalkulasi, darimana perolehan suara yang diperoleh Paslon yang kita usung dalam koalisi.

Baca juga: Dewan Pers: Awak Media Wajib Kawal Dan Ingatkan Pemenuhan Janji Pemilu

Karena Pileg dan Pilpres sudah selesai, Wisnu mengajak seluruh elemen untuk kembali bersiap melakukan tugas lain yang harus dijalani seperti mempersiapkan tugas dan penentuan kepemimpinan di lembaga legislatif serta menata diri menghadapi Pilkada Serentak 2020 yang akan dilakukan di 21 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Tengah. Soal kepemimpinan legislatif, Wisnu meminta tata aturan dan mekanisme yang ada dilaksanakan.

Halal bihalal dan sarasehan Partai Golkar Jawa Tengah yang diikuti Pengurus DPD I Jateng dan 35 Pengurus Kabupaten dan Kota yang ada di Jateng, di Hotel Sunan Solo, Selasa (18/6) | Foto: ist

Tidak perlu pakai rebutan dan voting-votingan segala. “Komunikasi yang baik. Ana rembug dirembug. Kalau semua bisa menempatkan diri saya yakin tidak ada masalah.”

Ketua Harian DPD Golkar Jateng, M Iqbal Wibisono, mengungkapkan hasil smentara Pileg 2019 untuk DPR RI Jateng meraih 11 kursi, untuk DPRD Jateng ada 12 Caleg yang masuk Gedung Berlian. Sementara untuk 29 kabupaten dan 6 kota, kondisinya bervariasi.

Menghadapi Pilkada Serentak 2020, Wisnu Suhardono meminta agar Partai Golkar memprioritaskan mengusung kader sendiri. Untuk koalisi yang dilakukan, Wisnu meminta pertimbangannya yang matang. Sementara Ketua DPD Golkar Karanganyar, Yuliatmono, menyarankan agar pemilihan kandidat yang akan diusung harus didukung data survei yang memadai.

Berkait banyaknya isu pemberhentian dan penunjukan pelaksana tugas atau Plt menjelang Rakernas dan Munas Golkar, Wisnu mengingatkan agar semua kader dan pengurus taat azas dan aturan yang ada. Dia khawatir strategi seperti itu bisa memecah-belah partai, padahal kebutuhannya untuk kepentingan sesaat saja. Karena itu, Jawa Tengah memastikan kekompakan, soliditas dan kebersamaannya terjaga dengan baik.

Ketua DPD Golkar Jateng berharap semua keputusan dan tindakan DPP Partai Golkar mengacu pada aturan yang ada mulai AD/ART dan PO Partai. Kalau memberhentikan, ya, berikan alasan yang jelas, supaya fair. Jangan sampai ketaatan para kader dan pengurus pada azas dan aturan diterjang oleh kepentingan sesat.

Ditanya kalau dirinya di-Plt-kan bagaimana? Dengan enteng dia menukas, “Kalau memakai dasar aturan yang sesuai, dan alasannya jelas, ya silakan saja,” ujarnya seraya tersenyum. (*)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id