JoSS, KALIMANTAN TENGAH – Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah dinilai palung siap untuk menjadi ibu kota Indonesia yang baru, khususnya dilihat dari sisi luas wilayah yang dibutuhkan. Hal itu diungkapkan Presiden Joko Widodo saat melakukan kunjungan ke sejumlah wilayh di Kalimantan.
Meski demikian, menurut Jokowi masih banyak faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menjadikan sebuah kawasan jadi ibu kota menggantikan DKI Jakarta.
Dikutip dari laman resmi Sekretariat Kabinet RI, setkab.go.id, Jokowi menyebut Gunung Mas masih bisa menyediakan lahan lagi jika memang diniali kurang.
“Mau minta 300.000 hektare siap di sini, kurang masih tambah lagi juga siap,” kata Jokowi.
Berdasarkan sisi kelayakan, wilayah tersebut masih dalam kalkulasi. Menurut Jokowi, banyak aspek yang harus diperhitungkan seperti persiapan infrastruktur dan masalah sosiologi masyarakat.
“Sekali lagi ini menyangkut aspek yang tidak satu dua. Urusan banjir mungkin di sini tidak, ya kan. Urusan gempa di sini tidak. Tapi apa, kesiapan infrastruktur harus dimulai dari nol lagi, ya kan. Itu juga salah satu pertimbangan-pertimbangan masalah sosial politiknya, masalah sosiologi masyarakatnya, semuanya, semuanya dilihat semuanya,” ujar dia.
Baca juga: Konsep Tata Ruang Ibu Kota Baru Masuk Tahap Final
Jokowi sejak Selasa lalu meninjau wilayah calon ibu kota baru di Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah.
Di Kaltim Jokowi meninjau Bukit Soeharto di Kabupaten Kutai Kertanegara yang dinilainya cukup strategis karena berada di antara dua kota besar di Kaltim: Balikpapan dan Samarinda.
Sementara di Kalteng, Jokowi mengunjungi empat wilayah sekaligus yakni Palangka Raya, Katingan, Gunung Mas, dan Pulang Pisau.
Di akun twitternya, Jokowi menyebut di Kalteng ia mengunjungi wilayah yang kerap disebut kawasan segitga di antara Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas.
“Mendarat di “kawasan segitiga” Kalimantan Tengah, di antara Palangka Raya, Katingan, dan Gunung Mas. Apakah ini lokasi ibu kota yang baru? Dari sisi luasan, ini mungkin paling siap,” kata Jokowi.
“Tapi, semua masih dipertimbangkan. Sebelum diputuskan, masih harus dikonsultasikan dengan DPR,” imbuhnya. (lna)
Leave a Reply