fbpx

Pemda DIY: WNI Berhak Tinggal Di Mana Saja

Pemda DIY
Ilustrasi | Foto: harianjogja
Mari berbagi
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

JoSS, JOGJA – Pemda DIY menegaskan warga negara Indonesia (WNI) berhak tinggal di mana saja di seluruh wilayah Tanah Air. Pelarangan tinggal karena berbeda keyakinan adalah diskriminasi aturan yang berkedok sebagai local wisdom atau kearifan lokal.

Hal itu dikungkapkan oleh Sekretaris Daerah DIY Gatot Saptadi menanggapi viral penolakan warga dusun membuat aturan yang melarang pendatang nonmuslim bermukim di sana. Akibatnya, Slamet Jumiarto, pelukis beragama Katolik, yang mengontrak rumah di Karet tak bisa tinggal di dusun tersebut.

Salah satu tokoh masyarakat, Dalyanto, mengatakan peraturan di Dusun Karet itu merupakan bentuk kearifan lokal.

Menanggapai hal itu, Gatot menegaskan kearifan lokal harus selaras dengan nilai-nilai kebangsaan dan mengikuti undang-undang yang berlaku. Dia menyatakan kearifan lokal kerap digunakan untuk membungkus peraturan di tingkat komunitas meski peraturan itu bertabrakan dengan Konstitusi.

Gatot mengaku sudah bertemu dengan Slamet Jumiarto. Menurut dia, aturan yang ditandatangani Kepala Dusun Karet dan Ketua Kelompok Kegiatan Masyarakat Karet tersebut tidak benar karena bertabrakan dengan wawasan kebangsaan Indonesia.

“Saya tegaskan, masyarakat Indonesia itu berhak untuk tinggal di mana saja. Itu intinya. Aturan itu tidak benar,” ujar dia, seperti dikutip dari HarianJogja.

Gatot mengatakan, aturan tersebut juga tidak sesuai dengan undang-undang dan tidak pas diterapkan. Alasannya, sebuah kebijakan di tingkat desa harus dikeluarkan oleh pemerintah desa, bukan oleh kepala dusun.

Dia mengakui aturan di tingkat dusun yang tidak selaras dengan aturan di atasnya bukan kali pertama terjadi di Bantul. Namun, kasusnya berbeda-beda. “Yang ini ada bukti aturannya. Kami sudah meminta Forkominda Bantul untuk menyelesaikan.”

Dia kembali menegaskan semua warga, apa pun keyakinan dan agamanya, tidak boleh dilarang untuk tinggal di mana saja.

“Kalau hanya untuk tinggal, tidak boleh dilarang. Tidak bisa hanya dengan alasan local wisdom, sebab itu bertentangan dengan UU dan Pancasila,” ujar dia.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul segera mengecek aturan-aturan di tingkat desa hingga RT untuk memastikan tidak ada ketentuan diskriminatif sebagaimana yang pernah berlaku di Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret.

Baca juga: Hakim PTUN Jogja Tolak Gugatan PPM Terkait PKL Malioboro

Dusun Karet sempat memberlakukan larangan bagi pendatang nonmuslim bermukim di sana. Aturan kontroversial itu kemudian dicabut setelah Slamet Jumiarto, pelukis beragama Katolik, tak boleh tinggal di Karet dan mengadukan penolakan yang menimpa dirinya ke Gubernur DIY Sri Sultan HB X.

Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bantul Fatoni menyatakan kepala dusun dan tokoh masyarakat setempat telah meminta maaf karena mengeluarkan aturan yang melanggar Konstitusi. Fatoni mengakui pengawasan pemerintah kurang.

Selanjutnya, Pemkab Bantul akan mengecek peraturan sampai tingkat RT untuk mencegah diskriminasi serupa. “Kami akan memastikan tidak ada aturan yang diskriminatif di Bantul,” ujar Fatoni.

Bupati Bantul Suharsono juga telah menegur Kepala Dusun Karet. Peraturan itu dibuat sebelum Suharsono menjabat sebagai Bupati Bantul. Dia mengatakan larangan untuk pendatang nonmuslim menetap di Dusun Karet melanggar hukum.

“Konstitusi menjunjung Bhinneka Tunggal Ika, Indonesia bukan negara Islam,” ujar Suharsono. Dia juga memastikan aturan itu sudah dicabut. (lna)

Berita lainnya...

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *