fbpx Press "Enter" to skip to content

Hakim PTUN Jogja Tolak Gugatan PPM Terkait PKL Malioboro

Mari berbagi

JoSS, BANTUL ‚Äď Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jogja menolak pengajuan gugatan Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) terkait keberadaan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan tersebut.

Seperti diketahui, PPM mengajukan gugatan terhadap Pemkot Jogja yang dinilai inkonsistensi dalam pelaksanaan peraturan terkait pengelolaan PKL Malioboro. Sidang dilaksanakan pada Senin (4/2) di gedung PTUN Jogja.

Para PKL Malioboro sudah mendatangi PTUN sejak pukul 09.00 WIB. Mereka datang dari berbagai titik secara mandiri. Mereka duduk mengitari halaman gedung untuk mendengarkan langsung putusan majelis hakim terkait gugatan yang diajukan Paguyuban Pengusaha Malioboro (PPM) kepada Pemkot.

Sidang tersebut dipimpin oleh majelis hakim yang diketuai oleh Desy Wulandari, didampingi hakim Kukuh Santiadi dan Maria Fransiska. Setelah majelis hakim membacakan pertimbang-pertimbangan kasus tersebut kemudian Desy memutuskan perkara tersebut.

“Mengadili, memutuskan pengajuan permohonan pemohon ditolak. Membebankan biaya perkara kepada permohonan dengan biaya Rp390.000,” kata Desy, seperti dikutip dari HarianJogja, Senin (4/2).

Baca juga: Konstruksi Basement Alun-Alun Semarang Rampung Tahun Ini

Mendengar keputusan itu, puluhan PKL yang sejak pukul 09.00 WIB pagi berkumpul di sekitar gedung PTUN Jogja bersorak gembira. Mereka bertepuk tangan sembari meneriakkan yel-yel kemenangan, “Hidup PKL”.

Koordinator Forum Lintas Komunitas Malioboro Edy Susanto mengatakan hasil persidangan itu merupakan kemenangan bersama. Ia pun lantas memimpin puluhan rekannya untuk menyanyikan lagu Padamu Negeri, sebagai wujud syukur bahwa negara masih melindungi rakyatnya.

“Alhamdulillah, kami bersyukur. Ini kemenangan bersama,” katanya.

Mereka pun menyanyikan lagu Padamu Negeri. Tidak berapa lama kemudian, para PKL membubarkan diri dengan tertib.

Untuk diketahui, gugatan PPM sebelumnya pernah ditolak oleh PTUN karena materi dianggap prematur. Namun PPM kembali mengajukan gugatan lagi dan optimistis gugatannya diterima.

Gugatan masih perihal penataan kawasan Malioboro. Gugatan ditujukan Wali Kota dan Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Malioboro karena dinilai inkonsisten menjalankan aturan dalam Perda Kota Yogyakarta No.26/2002 tentang Penataan PKL maupun Perwal No.37/2010.

Dia mengatakan, gugatan kepada Dinas PUP-ESDM DIY karena dalam desain pedestrian Malioboro masih menampilkan lapak PKL di depan toko. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id