JoSS, SEMARANG – Hingga akhir Februari lal, Demam Berdarah Dengue (DBD) di Kota Semarang sudah menelan 5 korban jiwa. Adapun total kasus akibat penyakit ini mencapai 140 kasus. Dinkes giatkan PSN dan hard early warning system.
Menurut Kabid Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Semarang Mada Gautama, kasus DBD paling banyak berada di Kecamatan Tembalang yaitu ada 34 kasus.
Berbagai upaya telah dilakukan Dinkes Kota Semarang seperti Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) dan penerapan hard early warning system.
“Melalui sistem ini, jika mendapati laporan kasus DBD, Dinkes dapat langsung menindaklanjuti kasus tersebut dengan melakukan penelitian epidemologis dalam kurun waktu 24 jam. Begitu pasien masuk rumah sakit, kami survei lapangan untuk mengetahui DBD di wilayah tersebut,” terangnya kepada JoSS.co.id di Semarang, Senin (4/3).
Dijelaskan, pihaknya bekerjasama dengan PKK Kota Semarang memiliki program Sijentik yang mana melibatkan anak-anak supaya melakukan pemantauan jentik secara rutin.
Pemkot juga meminta kepada sekolah untuk mengenakan seragam panjang untuk mencegah gigitan nyamuk.
Baca juga: Pemkot Salatiga Gratiskan Pasien DBD di Kelas 3
Adapun fogging, dipastikan bukan merupakan solusi utama mencegah DBD. Solusi utamanya adalah PSN.
“Fogging dilakuka jika dalam suatu wilayah beradius 100 meter, terdapat tiga hingga empat atau lebih warga yang terkena DBD. Bukan kami nunggu orang sakit dulu baru fogging, tidak. Tapi, belum tentu seseorang terkena DBD, wilayahnya itu perlu fogging. Misalnya, seseorang baru pergi dari suatu daerah. Kemudian Dia sakit DBD dirumah, padahal dia tergigit nyamuk bukan di rumah tapi di daerah lain,” paparnya.
Lebih lanjut, Mada menuturkan, Pemkot terus giat melakukan pemberdayaan masyarakat yakni kerjasama Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) terkait dengan masyarakat.
Menurutnya, ujung tombak pencegahan DBD adalah masyarakat sehingga, diperlukan dengan kerjasama masyarakat melalui camat, lurah, PKK, dan lainnya.
“Kami sangat tidak mungkin jika hanya melakukan upaya tanpa dibarengi usaha dari masyarakat,” katanya.
Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiono mengatakan, pencegahan kasus DBD paling utama memang dimulai dari masyarakat sendiri. Dia menandaskan, pihaknya akan mendukung anggaran kesehatan selama anggaran tersebut digunakan untuk pelayanan masyarakat.
Dinkes dapat mengajukan dana untuk kegiatan operasional pencegahan DBD. Misalnya ketika bekerjasama dengan anggota PKK untuk melakukan pemeriksaan jentik dari rumah ke rumah.
“Hal ini mengingat mereka merupakan ujungtombak terbawah yang membantu Pemkot dalam pencegahan DBD. Jangan sampai mereka sudah berkeringat tenaga dan pikiran, tapi untuk operasional sendiri tidak bisa apalagi kalau mereka sampai nombok. Dari dewan urusan kesehatan itu nomor satu,” katanya. (gus/lna)
Leave a Reply