fbpx Press "Enter" to skip to content

Tak Direstsui Raja, Sang Kakak Tak Jadi ‘Nyalon’

Mari berbagi

JoSS, THAILAND – Partai Thai Raksa Chart berkomitmen mematuhi perintah Raja Thailand Maha Vajiralongkorn mengenai pencalonan Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi menjadi perdana menteri dalam pemilihan umum yang rencananya akan dilangsungkan pada Maret 2019 mendatang.

Diketahui, Putri Ubolratana merupakan kakak kandung dari Raja Thailand. Pengumuman pencalonan sang kakak dikemukakan pada Jumat (8/2) kemarin.

“Partai Thai Raksa Chart mematuhi perintah kerajaan,” demikian pernyataan Partai Thai Raksa Chart, sebagaimana dikutip AFP, Sabtu (9/2).

Komitmen ini menandakan bahwa Partai Thai Raksa Chart siap mengikuti tradisi dan adat istiadat di Thailand sebagai negara monarki konstitusional. Negara gajah putih ini sudah mengusung sistem itu sejak 1932 silam.

Hal ini mengartikan bahwa anggota keluarga kerajaan tidak diperbolehkan terjun ke politik. Sebab, keluarga kerajaan memiliki pengaruh penting dan dapat menggiring opini jutaan warga.

Dengan pernyataan Partai Thai Raksa Chart tadi, Putri Ubolratana batal untuk mencalonkan diri menjadi perdana menteri dalam pemilihan bulan depan. Sebelumnya, Raja Thailand memang sudah menentang keras pencalonan kakak sulungnya tersebut.

Asal tahu saja, Thailand memiliki hukum lese majeste terkuat di dunia. Hal ini berarti apapun yang diperintahkan Raja Thailand tidak bisa diganggu gugat.

Sebelumnya, sejumlah analis telah memperingatkan pencalonan Putri Ubolratana bahwa pernyataan Raja Thailand atau kerajaan akan menghalangi niat sang putri untuk melangkah ke panggung politik.

“Ketidaksetujuan kerajaan membatalkan pencalonannya,” kata Profesor Ilmu Politik dari Universitas Chulalongkorn, Puangthong Pawakapan.

Seperti diketahui pencalonan Putri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi, kakak sulung Raja Thailand, Maha Vajiralongkorn, dalam bursa perdana menteri pada pemilu mendatang dianggap dapat mengubah tatanan politik negara.

Baca juga: Pencalonan Kakak Raja Thailand Ubah Tatanan Politik Negara

“Ini adalah perkembangan mendasar yang akan membentuk kontur dan dinamika politik Thailand sebelum dan setelah pemilu,” ujar analis politik dari Universitas Chulalongkorn, Thitinan Pongsudhirak.

Thitinan mulai menyadari potensi perubahan politik ketika mengetahui pengusung Ubolratana, yaitu Thai Raksa Chart, partai besutan para loyalis mantan perdana menteri yang mengasingkan diri, Thaksin Shinawatra.

Saat menjabat, Thaksin dan para loyalisnya kerap dituding menentang monarki. Thailand sendiri sudah berdiri sebagai negara monarki konstitusional sejak 1932, di mana keluarga kerajaan memiliki pengaruh penting dan dapat menggiring opini jutaan warga.

Bentrokan antara para elite loyalis kerajaan di Bangkok dengan kaum populis pendukung Thaksin yang tersebar di daerah-daerah pinggiran pun tak terhindarkan.

Gesekan ini kian besar hingga menjadi bara pertikaian berkepanjangan, memicu kudeta militer yang dipimpin oleh Prayut Chan-o-cha pada 2014 lalu.

Jika taktik mempersatukan darah kerajaan dan sipil ini berhasil, masa depan politik Thailand diprediksi dapat menjauh dari kekuasaan militer di bawah Prayut, yang juga maju dalam pemilu. Namun, sejumlah pengamat masih belum mengetahui kejituan jurus ini.

“Asumsi dan skenario yang sudah ada sebelumnya harus dipertimbangkan. Jika berhasil, akan ada proses rekonsilitasi dan persatuan,” tutur Thitinan.

Melanjutkan pendapatnya, Thitinan berkata, “Namun, jika ini tidak berhasil, justru akan ada risiko lebih besar terhadap masa depan politik Thailand.”

Merepons situasi ini, Putri Ubolratana mengucapkan terima kasih kepada pendukungnya melalui akun Instagram pribadinya pagi ini. Intinya, ia menginginkan Thailand menjadi negara yang terus berkembang ke depannya. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id