fbpx Press "Enter" to skip to content

Ratusan Perwira TNI ‘Nganggur’ Kapuspen: 60 Kursi Di Kementrian/Lembaga Bisa Diisi

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Kebijakan perpanjangan masa pensiun prajurit TNI selama 3 tahun tanpa ada penyesuaian jabatan dituding sebagai penyebab utama ratusan perwira tinggi dan menengah non-job (nganggur).

Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Tentara Nasional Indonesia (TNI) Mayjen Sisriadi mengungkapkan pihaknya tengah menunggu revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, khususnya Pasal 47 agar perwira menengah dan perwira tinggi TNI bisa berdinas di lembaga negara.

Pasalnya, saat ini ada 500 pamen dari tiga matra non-job, akibat kebijakan perpanjangan usia pensiun prajurit TNI  yang tidak diikuti dengan sistem kenaikan pangkat.

“Karena Undang-Undang (UU) No. 34/2004 itu kan ada perpanjangan usia pensiun, nambah tiga tahun, tapi tidak dilakukan (penyesuaian) pada sistem kenaikan pangkat. Mestinya diikuti,” jelasnya.

Dia menambahkan saat ini ada 60 posisi yang bisa diisi perwira menengah dan tinggi TNI di kementerian/lembaga negara.  Pihaknya menginginkan bahwa lembaga atau kementerian yang bisa diduduki oleh TNI aktif itu eselon satu eselon dua tentunya akan juga menyerap pada eselon eselon di bawahnya sehingga Kolonel bisa masuk di sana.

Baca juga: Revisi Perpres, TNI Aktif Bisa Jabat Kepala BNPB

“Ada 40-60 perwira menengah dan tinggi yang bisa ditempatkan di kementerian atau lembaga. Sebenarnya ini permintaan dari kementerian atau lembaga terkait, bukan dari TNI,” kata Sisriadi di Jakarta, belum lama ini.

Sebelumnya rencana penambahan pos jabatan baru untuk tentara mencuat saat rapat pimpinan TNI di Cilangkap, Jakarta Timur, yang dihadiri Presiden Joko Widodo. Panglima TNI Hadi Tjahjanto mengusulkan perubahan struktur TNI sekaligus revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Menanggapi hal itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai perluasan pos jabatan bagi perwira tinggi TNI masih belum diperlukan. JK menyebut bisa saja perwira TNI menduduki pos yang masih berkaitan di kementerian. Namun tidak semua jabatan bisa diduduki setelah dwifungsi TNI dihilangkan.

“Karena itulah TNI aktif boleh. Tapi kalau tugas-tugas yang tak berhimpitan dengan TNI, tentu tidak diperbolehkan,” katanya.

JK menilai perwira tinggi TNI tetap bisa menjabat selama masih dalam bidang yang berkaitan. Seperti Letnan Jenderal Doni Monardo diangkat menjadi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional (BNPB) beberapa waktu lalu.

“Jadi ketua BNPB, itu karena dianggap tugas-tugas itu dekat dengan TNI. Karena kalau kita lihat pengalaman bencana, yang pertama datang itu TNI. Dan pengerahan pertama yang besar-besaran itu TNI dan Polri,” ungkap JK. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id