fbpx

Proses Perizinan Perguruan Tinggi dan Prodi Kini Hanya 15 Hari

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) mempercepat proses perizinan pendirian Perguruan Tinggi (PT) dalam pembukaan Program Strudi (prodi) hanya dalam waktu 15 hari kerja.

Menteri (Ristekdikti), Mohamad Nasir mengatakan mulai tahun ini pihaknya membuat gebrakan proses perizinan akan selesai dalam 15 hari kerja, dengan estimasi proses maksimal lima hari kerja di setiap unit Eselon I Kemenristekdikti.

Hal itu merupakan langkah lanjutan dari upaya reformasi birokrasi yang sudah dilakukan oleh Kemenristekdikti sejak 2017. Namun masih ada sejumlah kendala, seperti lamanya validasi untuk izin pendirian perguruan tinggi atau prodi yang menyebabkan terhambatnya penerbitan surat keputusan (SK).

Nasir menjelaskan masalah saat ini adalah izin sulit keluar, bisa membutuhkan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Tetapi setelah berjalan, ternyata banyak juga prodi yang belum terakreditasi, atau akreditasinya sudah kadaluarsa.

“Untuk menyelesaikan masalah ini perlu komitmen, dan setelah dibahas bersama biro hukum dan Ditjen Kelembagaan maka ada kesepakatan selesai dalam 15 hari kerja, masing-masing lima hari di unit Eselon I, yaitu yang dalam hal ini Ditjen Kelembagaan, Ditjen Sumber Daya Iptek dan Dikti, dan Ditjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan,” ujarnya dari siaran pers, Kamis (7/2).

Baca juga: Apindo Minta Kelonggaran Persyaratan Perizinan Melalui OSS

Proses perizinan sendiri melibatkan Kemenristekdikti dan LLDikti. Nasir mencontohkan, pada pendirian prodi usulan dilakukan secara online. Kemudian, dilanjutkan dengan verifikasi dokumen serta evaluasi terkait kecukupan dosen.

Setelah itu jika disetujui, proses evaluasi nondosen, seperti mengecek lokasi dan ketersediaan ruang kuliah dilimpahkan kepada oleh LLDikti. Tak hanya itu, Nasir menyebut sebagai langkah aksi percepatan, ke depan akan dikembangkan SK elektronik dengan digital signature.

Menurut dia pengawasan menjadi penting setelah proses perizinan ini dipercepat. Maka dari itu, monitoring dan evaluasi akan diperketat. Dalam menerima usulan pun juga akan diidentifikasi terlebih dahulu, disesuaikan dengan kebutuhan.

“Saat ini, kami fokus pada pendidikan vokasi sehingga untuk izin pendirian perguruan tinggi, yang dibuka adalah perguruan tinggi vokasi dan institut teknologi. Sedangkan prodi yang diberikan izin adalah prodi bidang sains, teknologi, engineering, dan matematika (STEM). Untuk prodi sosial dimoratorium dahulu,” ujarnya. (lna)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *