fbpx Press "Enter" to skip to content

Penghapusan SKTM Tidak Tepat

Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Wacana penghapusan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dinilai kurang tepat. Apalagi jika keputusan ini diterapkan di Kota Semarang.

Menurut Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso, selama ini program SKTM bisa membantu siswa yang kurang mampu dapat mengenyam pendidikan di sekolah yang baik. Menurutnya, penghapusan tersebut nantinya semakin menunjukkan jika pemerintah tidak pro terhadap masyarakat kurang mampu.

“Formula SKTM untuk menolong warga yang kurang mampu dapat merasakan pendidikan itu sangatlah bagus, namun kenapa saat ini malah dihapus,” terangnya kepada JoSS.co.id di Semarang, Kamis (10/1).

Dijelaskan, pemerintah seharusnya memberikan solusi tertentu tanpa menghapus program SKTM. Terkait dengan banyaknya kasus penggunaan SKTM palsu dalam PPDB di 2018, menurutnya, itu tidak bisa langsung menyalahkan program SKTM itu sendiri.

Program SKTM dinilai politisi Gerindra ini tidaklah salah. Namun yang patut diperhatikan adalah bagaimana Dinas Pendidikan dapat menjamin tidak adanya penyalahgunaan dan kecurangan dalam penggunaan SKTM.

“Saya tidak setuju kalau nanti dihapus. Khususnya juga untuk siswa-siswa yang berprestasi namun kurang mampu,” katanya.

Di sisi lain, Walikota Semarang Hendrar Prihadi mengaku setuju apabila program tersebut nantinya benar-benar dihapus oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Penghapusan SKTM dala, hematnya adalah untuk meminimalkan terjadinya kecurangan.

Baca juga: PPDB 2019 di Jateng Diusulkan Tak Lagi Pakai SKTM

Menurutnya, pemanfaatan Kartu Indonesia Pintar (KIP) harus benar-benar dimaksimalkan. Hendi memberikan gambaran jika di dalam KIP seharusnya juga dilengkapi dengan database lengkap.

“Seharusnya kartu itu di dalamnya ada database bahwa penerima kartu tersebut merupakan siswa dengan katagori siswa berprestasi namun tidak mampu. Itu bisa jadi rujukan,” katanya.

Pada prinsipnya, lanjutnya, bagaimana masyarakat Kota Semarang supaya bisa bersekolah dengan tidak dipungut biaya.

“Prinsipnya adalah bagaimana masyarakat di Kota Semarang bisa sekolah dengan mudah, murah, atau gratis,” katanya.

Seperti diketahui, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melemparkan wacana akan menghapus SKTM dalam pelaksanaan PPDB. Hal itu dilakukan oleh Ganjar menyusul evaluasi pelaksanaan PPDB di 2018.

Wacana ini tentu saja mendapat tanggapan berbagai macam dari masyarakat termasuk wakil rakyat. (Gus/lna) 

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id