fbpx Press "Enter" to skip to content

PPDB 2019 di Jateng Diusulkan Tak Lagi Pakai SKTM

Sabtu, 5 Januari 2019
Mari berbagi

JoSS, SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tengah mengusulkan penghapusan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dalam persyaratan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2019, mengingat pelaksanaanya menimbulkan banyak persoalan.

“SKTM kami usulkan tidak bisa lagi masuk syarat daftar sekolah. Mohon maaf siswa yang nilainya kurang tidak bisa lagi pakai SKTM apalagi memilih sekolah,” kata Ganjar, Jumat (4/1).

Menurut Ganjar, gagasan penghapusan SKTM menjadi hasil evaluasi sektor pendidikan di Jawa Tengah 2018. Ada tiga poin yang jadi evaluasi mendalam Ganjar di sektor pendidikan itu adalah zonasi, kurikulum serta persyaratan.

Ganjar berharap evaluasi dari tiga poin tersebut bakal melahirkan sistem informasi pendidikan yang akuntabel, salah satunya soal penghapusan SKTM dari pada PPDB. Ide itu juga telah dilakukan pengkajian dan penjajakan untuk memisahkan syarat SKTM dalam penerimaan (PPDB).

“Kalau (ada siswa) tidak mampu ya kita kasih beasiswa,” katanya, seperti dikutip dari Viva.com.

Ganjar mengklaim, langkah yang dia ambil tersebut telah sepengetahuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy. Karena, usai sengkarut SKTM lalu, Ganjar beberapa kali menjalin komunikasi dengan menteri yang menjanjikan penyesuaian peraturan dengan kondisi sosiologis di daerah.

Hal itu disambut baik oleh sebagian besar Kepala Sekolah di Solo. Kepala SMAN 7 Solo, Adkha Dewi Gayatri mengatakan sangat mendukung rencana penghapusan karena tugas siswa seharusnya berkompetisi demi mendapatkan nilai terbaik.

“Dengan sistem zonasi maka yang dilihat adalah nilai dari peserta didik, bukan pemegang SKTM maupun yang bukan pemegang SKTM,” katanya.

Menurut Gayatri, banyak orang tua yang melakukan berbagai cara agar mendapatkan SKTM. Dengan demikian anak mereka dapat diterima di sekolah negeri pilihan.

Baca juga: Pemerintah Taiwan Bantah Tudingan Kerja Paksa Mahasiswa Indonesia

Senada diungkapkan Kepala SMAN 1 Solo, Harminingsih, siswa harus mampu berkompetisi sesuai kemampuan masing-masing. Dalam sistem zonasi, siswa harus bersaing dalam hal nilai.

“Anak, misalnya, mempunyai prestasi, [dia] bisa bersekolah di sekolahan yang bagus di dekat daerah rumahnya. Jadi memang SKTM sudah tidak jadi penentu anak bisa masuk sekolah negeri,” ujar dia.

Harmaningsih berharap orang tua membimbing anak mereka agar dapat bersaing dengan peserta didik lain. “Peran orang tua sangat penting dalam mendukung anak agar bisa bersaing dengan peserta didik lain,” ujarnya.

PPDB SMA 2019 di Kota Solo direncanakan menggunakan zonasi berdasarkan kelurahan. Selain itu, surat keterangan tidak mampu (SKTM) tidak lagi menjadi syarat siswa diterima di sekolah yang didaftar.

Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMA Solo, Makmur Sugeng, mengatakan zonasi direncanakan tak lagi berdasarkan kecamatan seperti pada PPBD 2018, tapi kelurahan.

Pembagaian zona PPDB 2019  direncanakan berdasarkan kelurahan yang terdekat dengan sekolah,”  pungkasnya. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

joss.co.id