fbpx Press "Enter" to skip to content

BNPB Memerlukan Leadership, Jokowi: Pak Doni Orangnya

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA ‚Äď Presiden Joko Widodo resmi melantik Letnan Jendera TNI Doni Monardo sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Pelantikan itu diikuti dengan revisi Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2018 tentang BNPB.

Presiden tak menjelaskan secara gamblang terkait revisi tersebut, namun Kepala BNPB bertanggungjawab kepada Presiden dan kedudukannya setingkat menteri. Jokowi tak memandang apakah Doni perwira aktif di militer atau tidak ketika memilihnya sebagai kepala BNPB menggantikan Laksamana Muda (Purn) Willem Rampangilei. Jokowi lebih mempertimbangkan manajemen yang kuat dalam merespons bencana.

“Saya tidak melihat aktif atau tidak aktif, tetapi yang ingin saya lihat adalah manajemen yang kuat, tindakan yang cepat di lapangan,” kata Jokowi usai pelantikan Kepala BNPB di Istana Negara, Jakarta Rabu (9/1).

Jokowi mengatakan Doni dilantik sebagai kepala BNPB lantaran pihaknya memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam merespons bencana yang kerap melanda wilayah Indonesia.

Menurut Jokowi,  BNPB memerlukan kepemimpinan yang kuat dalam mengonsolidasikan serta mengoordinasikan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, Polri, dan sejumlah instansi lainnya dalam merespons bencana.

“BNPB memerlukan leadership, sebuah kepemimpinan yang kuat dan saya melihat Pak Letnan Jenderal Doni Monardo orangnya,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan revisi perpres terkait BNPB itu dilakukan demi efektivitas koordinasi. Menurut dia, BNPB bisa berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan.

Baca juga: Doni Monardo Dilantik Jadi Kepala BNPB Hari Ini

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden.

Pelantikan Doni sebagai kepala BNPB sempat menuai kritikan. Hal itu dianggap bertolak belakang dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Aturan ini turunan dari UU Aparatur Sipil Negara. Pasal 157 PP ini mengatur prajurit TNI dan anggota Polri dapat mengisi Jabatan Pemimpin Tertinggi (JPT) setelah mengundurkan diri dari dinas aktif.

Di sisi lain, Pasal 8 Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara dan Persyaratan Prajurit TNI Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara menyebutkan BNPB menjadi salah satu lembaga yang boleh diisi TNI/Polri aktif. Usai pelantikan, Doni Monardo diminta segera aktif bekerja cepat di daerah terdampak bencana.

“‚ÄéSaya kira ini masih dalam rangka rekonstruksi rehabilitasi di Lombok dan Palu. Kemudian masih ada lagi pekerjaan besar di Lampung dan Banten. Masih banyak lagi pekerjaan besar Pak Doni,” ucap Jokowi.

Jokowi berpesan, dalam mengabdikan diri di BNPB, Doni Monardo harus menerapkan manajemen yang kuat dan kerja lapangan yang juga kuat. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id