Press "Enter" to skip to content

Proyek Pengelolaan Air Kota Lama Kerjasama RI-Belanda Dimulai 2019 

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Kerjasama Indonesia dengan pemerintah Belanda dalam mengembangkan proyek Semarang Water Managemen & Cultural Heritage dan Central Java North Coast Revitalisation di Kota Lama dimulai awal 2019.

Proyek tersebut merupakan 1 dari dua proyek yang telah ditandatangai oleh Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda.

Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR)  Anita Firmanti mengatakan dua proyek itu berlokasi di Semarang dan Pantai Utara Jawa.

Dia mengatakan dua proyek yang akan dimulai pada tahun depan merupakan hasil monitoring dan evaluasi sekretariat bersama atau joint streering committee (JSC) antara Indonesia dengan Belanda.

Kerja sama antara Indonesia dengan Belanda, lanjut Anita berfokus pada tiga topik, yakni manajemen sumber daya air terintegrasi, ketersediaan air untuk pangan dan ekosistem, dan ketersediaan air dan sanitasi.

Dia menuturkan pada pertemuan pleno terdapat sejumlah proyek yang dalam tahapan implementasi, yakni pembangunan tanggul laut Jakarta. Selanjutnya ada dua proyek lagi di Semarang.

Baca jugaAlokasi Dana Untuk Pengadaan Lahan Bendungan Jlantah Capai Rp300 Miliar

“Pada pertemuan pleno, terdapat proyek yang sudah dalam tahapan implementasi ,yakni pembangunan tanggul laut Jakarta. Kemudian terdapat dua proyek yang akan diimplementasikan pada awal 2019 yakni Semarang Water Management & Cultural Heritage dan Central Java North Coast Revitalisation,” jelas Anita dalam siaran pers, Senin (19/11) seperti dikutip dari Kabar24.

Sebagaiman diketahui, Kawasan Kota Lama Semarang tengah dibenahi agar bisa menyandang status World Heritage atau Pusaka Dunia dari Unesco.

Kementerian PUPR sebelumnya juga telah mengalokasikan dan Rp156 miliar untuk penataan kawasan seperti pembangunan drainease, penanaman kawan bawah tanah, dan pedesterian.

Di sisi lain, Indonesia juga sepakat melakukan studi bersama Belanda untuk menggali peluang pembiayaan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU dan partisipasi multilateral development partner, climate fund, investor swasta, dan badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut Anita, inovasi pembiayaan infrastruktur harus dipacu karena anggaran negara tidak cukup untuk memenuhi pembiayaan infrastruktur. Untuk itu, mulai 2019, Kementerian PUPR membentuk direktorat baru, yakni Direktorat Pembiayaan Infrastruktur untuk mempercepat kemampuan Pemerintah dalam penyediaan infrastruktur bagi masyarakat. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id