Press "Enter" to skip to content

Alokasi Dana Untuk Pengadaan Lahan Bendungan Jlantah Capai Rp300 Miliar

Mari berbagi

JoSS, KARANGANYAR – Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) tengah memverifikasi kepemilikan lahan yang terdampak proyek pembangunan Bendungan Jlantah di Kecamatan Jatiyoso Karanganyar. Alokasi dana untuk pembebasan lahan capai Rp300 miliar.

Kepala Bagian (Kabag) Pemerintahan Umum Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Karanganyar, Ali Ghufron, menyampaikan anggaran pengadaan tanah untuk bendungan itu di atas Rp300 miliar sementara pengerjaan fisik bendungan Rp958 miliar.

Ali menjelaskan kapasitas Bendungan Jlantah lebih besar ketimbang Bendungan Gondang. Dia menyampaikan alasan Pemkab mengusulkan pembangunan bendungan di Jatiyoso karena potensi air melimpah dan kontur tanahnya mendukung.

Bendungan tersebut dapat berfungsi sebagai pengendalian banjir dan area konservasi.

Baca jugaRumah Sakit dr Oen Sawit Boyolali Berhenti Beroperasi

“Jadi ini verifikasi dulu tanah hak milik, kas desa, tanah Perhutani. Termasuk makam dan situs budaya. Yang situs tidak dipindah tapi dibikinkan baru di lokasi yang sama. Itu teknis nanti. Prosesnya sejauh ini lancar. Semua dana ditanggung pemerintah pusat. Kami nanti tanggung jawab pembenahan akses menuju bendungan,” jelas Ali.

Proyek nasional pembangunan bendungan di Kecamatan Jatiyoso itu dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membutuhkan lahan seluas 196 hektare dalam 459 bidang. Dananya mulai dari pengadaan tanah hingga pembangunan bendungan berasal dari APBN.

Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo (BBWSBS) sebagai perpanjangan tangan Kementerian PUPR saat ini sedang melaksanakan tahap pengadaan tanah. Tahap itu masih sosialisasi soal kebutuhan lahan untuk Bendungan Jlantah.

Tahap pengadaan tanah akan diselesaikan hingga Maret 2019. Kepala BBWSBS, Charisal Akdian Manu, menyampaikan pembangunan Bendungan Jlantah adalah ide dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar.

Ide disampaikan pada 2005. Salah satu pertimbangannya kebutuhan masyarakat dan potensi irigasi untuk lahan pertanian 1.500 ha.

“Kami menjawab melalui program pada 2012 atau 2013, itu perencanaan awal. Lalu 2015 uji kelayakan atau lebih terperinci untuk pelaksanaan. Dimulai dari kelayakan konstruksi dan detail. Butuh tanah 196 ha atau 459 bidang. Lokasinya di Desa Tlobo dan Desa Karangsari Kecamatan Jatiyoso,” kata Charisal saat sosialisasi di Balai Desa Tlobo, Jatiyoso, belum lama ini.

Dia menjabarkan penggunaan lahan, yakni 37% untuk penampungan air dan sisanya 63% untuk penyangga bendungan. Dia menghitung kebutuhan tanah mendesak atau prioritas pengadaan untuk penampungan air adalah 60 ha.

Konsentrasi tim saat ini memverifikasi kepemilikan 459 bidang tanah. “Prioritas pembebasan tanah di lokasi yang akan dikerjakan dulu. Verifikasi menentukan status tanah hak milik, kas desa, dan registrasi di BPN. Ada uang Rp30 miliar-Rp40 miliar saat ini,” ujar dia.

Charisal mengingatkan warga agar tidak gampang percaya orang-orang tidak dikenal mengaku berjasa membantu pengurusan tanah dan uang pengganti. Dia mempersilakan warga melapor ke polisi apabila mengalami kejadian tersebut.

Uang pengganti akan dikirim ke rekening pemilik tanah. “Dikirim ke rekening pemilik tanah dan tidak ada potongan. Kalau ada yang memotong silakan lapor polisi. Jangan sampai ada broker yang menipu masyarakat. Jadi ini fokus pengadaan tanah. Konstruksi kemungkinan baru dimulai April atau Mei 2019. Akan dirampungkan selama empat tahun,” ujar dia.

Sosialisasi melibatkan warga terdampak pembangunan Bendungan Jlantah, perangkat Desa Karangsari dan Tlobo, sejumlah pejabat Pemkab Karanganyar, dan BBWSBS. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id