Press "Enter" to skip to content

Pemerintah Kembali Perpanjang Izin Freeport Untuk Ketiga Kalinya

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali memberikan perpanjangan status Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) operasi produksi sementara PT Freeport Indonesia hingga 31 Juli 2018, dari yang sebelumnya berakhir pada 4 Juli 2018.

Kebijakan ini merupakan perpanjangan ketiga yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Pemerintah pertama kali menerbitkan IUPK Sementara Freeport pada 10 Februari 2017 setelah pemerintah menghentikan ekspor Freeport pada awal 2017 lalu.

IUPK tersebut bersifat sementara sambil menunggu hasil perundingan antara Freeport dan pemerintah Indonesia. Izin diberikan hingga hingga 10 Oktober 2017.

Namun perundingan berjalan alot, salah satunya terkait stabilitasi investasi Freeport ingin pemerintah tak mengubah ketentuan hukum dan fiskal yang telah berlaku dalam KK menjadi IUPK. Perusahaan mengacu pada Undang-Undang Nomor 4/2009 tentang Mineral dan Batu Bara, di mana KK dinyatakan tetap sah berlaku hingga jangka waktunya berakhir.

Selanjutnya pemerintah kembali memperpanjang IUPK Sementara Freeport selama tiga bulan yang berlaku hingga 10 Januari 2018.

Meski Freeport telah sepakat untuk melepas 51% saham Freeport McMoran dan PT Inalum telah ditetapkan sebagai holding sektor pertambangan BUMN, kedua belah pihak masih belum mendapatkan titik temu terkait skema divestasi yang akan dilakukan.

Selanjutnya pemerintah memperpanjang IUPK Freeport hingga 4 Juli 2018, dan kembali memberikan perpanjangan waktu hingga akhir Juli 2018 yang tertuang dalam perubahan Keputusan Menteri ESDM Nomor 413 Tahun 2017, menjadi Keputusan Menteri ESDM Nomor 1872 Tahun 2018.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Bambang Gatot mengatakan, keputusan dibuat dengan pertimbangan pemegang IUPK (Freeport Indonesia) dapat menjual hasil pengolahan tambang ke luar negeri dalam jumlah tertentu dan membayar bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku.

“Jadi kita telah menerbitkan Kepmen 1872/K30MEM/2018 tanggal 29 Juni 2018 dalam rangka penyesuaian kelanjutan operasional perpanjangan Freeport Indonesia serta untuk menjaga situasi yang kondusif dari aspek sosial kemasyarakatan, maka perlu menetapkan keputusan Menteri tersebut,” katanya dalam konferensi pers yang dilansir JoSS.co.id dari situs resmi Kementerian ESDM, Jumat (6/7).

Bambang menambahkan, Kepmen ESDM Nomor 1872 tahun 2018 tersebut sebut merupakan perubahan keempat atas Kepmen ESDM Nomor 413 Tahun 2017 tentang IUPK PT Freeport Indonesia.

“Intinya bahwa SK 413 (tahun 2017) direvisi dalam rangka memberikan IUPK Operasi Produksi kepada PT Freeport Indonesia dengan ketentuan bahwa IUPK ini berlaku sejak diterbitkannya (Kepmen ESDM) 413,” jelas Bambang.

Dengan diterbitkannya perpanjangan IUPK tersebut, maka diputuskan pula PT Freeport Indonesia dapat melakukan penjualan hasil pengolahan ke luar negeri dalam jumlah tertentu dengan membayar bea keluar sesuai ketentuan yang berlaku. “Jadi isi dari Kepmen 1872 hanya dua itu saja,” tegas Bambang.

Baca juga : Pemprov DIY Bakal Evaluasi Izin Operasional Tambang 21 Perusahaan

Perpanjangan dilakukan karena masih ada proses-proses yang harus diselesaikan antara pihak, seperti penyelesaian masalah lingkungan yang melibatkan tim dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Tim Freeport Indonesia serta Inalum.

“Mereka meminta untuk masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan ini. Tetapi untuk kegiatan yang lain seperti divestasi, smelter dan perpanjangan operasi perubahan-perubahannya itu sudah dalam proses finalisasi. Yang lingkungan memang memerlukan waktu sehingga pemerintah memberikan waktu kembali selama satu bulan untuk menyelesaikannya,” pungkas Bambang.

Berdasarkan catatan Ditjen Mineral dan Batubara, total volume ekspor yang dilakukan Freeport hingga batas IUPK mencapai 465.000 ton ore. Atau rata-rata mencapai 176.000 ton per hari. “Itu dari Februari, sesuai izinnya sampai pertengahan Juni,” kata Bambang

Sementara itu, pada 3 Juli 2018, total produksi ore yang dikirim ke Mill Stockpile sebesar 146.896 ton per hari. Sementara rencana atau budget-nya adalah 176.616 ton per hari.

Adapun total ekspor dari Tambang Terbuka Grassberg mencapai 109.355 ton per hari. Sedangkan total ore yang dikirim ke Mill/Concentrator mencapai 197.466 ton per hari dari rencana 181.684 ton.

Bambang menjelaskan, di samping kepentingan ekspor, perpanjangan selama satu bulan diberikan sebagai sinyal bahwa negosiasi divestasi 51 persen saham ke PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) akan mencapai titik akhir dalam waktu dekat.

“Pertimbangannya tentu kami melihat situasi bahwa pembahasan divestasi sudah mendekati final sehingga kami berharap (negosiasi) harus selesai sebulan,”katanya.

Dengan perpanjangan izin tersebut, Freeport dapat melanjutkan kegiatan ekspor sesuai rekomendasi yang berlaku mulai 15 Februari 2018 hingga 15 Agustus 2018. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI

Berita Terkini

joss.co.id