Press "Enter" to skip to content

Gaji Menteri Malaysia Dipotong Karena Utang 65 % Dari PDB

Mari berbagi

JoSS, KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Pemerintahan baru Malaysia di bawah kepemimpinan Mahathir Mohamad memutuskan akan memotong gaji para menteri kabinet karena utang negara sudah mencapai 65% dari PDB (Product Domestic Bruto ) padahal pagu utang negara yang diprbolehkan undang-undang negara sebesar 55%.

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad, mengungkapkan utang pemerintah sudah mencapai 1 triliun ringgit atau sekitar Rp 3.569 triliun. “Saya diberi tahu bahwa utang kita sebenarnya mencapai 1 triliun ringgit, tetapi hari ini kami akan mengkajinya dan mencari cara untuk mengurangi utang ini,” katanya dalam jumpa pers seperti dikutip Reuters, Rabu (23/5).

Mengenai cara mengurangi utang, pemerintah memiliki beberapa opsi yang tengah dikaji dan dipertimbangkan, seperti memotong gaji para menteri kabinet dan memangkas beberapa proyek yang ditimbang tidak terlalu urgent untuk dilaksanakan.

Secara gamblang Mahathir mengungkapkan utang itu berasal dari pemerintahan sebelumnya yang dipimpin oleh, Najib Razak, sosok yang sekarang tengah diperiksa terkait skandal korupsi 1MDB (1Malaysia Development Berhad). Skandal 1MDB terjadi pada tahun 2015 dan muncul ke publik terkait dengan adanya indikasi Perdana Menteri Malaysia Najib Tun Razak mentransfer lebih dari RM 2.67 miliar (hampir USD 700 juta) dari 1MDB, perusahaan pembangunan strategis milik pemerintah, ke rekening bank pribadinya.

Akibat skandal transfer ke perusahaan yang tidak memiliki alamat kantor dan tidak punya auditor resmi, kini Malaysia terbebani utang sebesar RM 42 miliar (US$ 11,73 miliar). Utang 1MDB sebagian berasal dari obligasi pemerintah tahun 2013 senilai US$3 miliar yang dijamin oleh Goldman Sachs. Selain itu, buntut dari skandal tersebut setidaknya 12 orang yang diduga berhubungan dengan kasus tersebut masuk daftar hitam dan dicekal pemerintah.

Mereka yang masuk daftar hitam dilarang pergi ke luar negeri. Beberapa nama yang masuk daftar tersebut di antaranya mantan PM Malaysia Najib Razak, Rosmah Mansor (isteri Najib Razak), mantan pejabat tinggi 1MDB Ismee Ismail, mantan anggota Dewan 1MDB Shahrol Azral Ibrahim Halmi, CEO 1MDB Arul Kanda Kandasamy, Jaksa Agung Mohamed Apandi Ali dan mantan Kepala Kepolisian Malaysia Inspektur Jendral Khalid Abu Bakar.

Nama lain yang terimbas kasus ini adalah mantan Sekretaris Jendral Keuangan Mohd Irwan Serigar Abdullah, mantan Komisioner Utama Komisi Anti-Korupsi Malaysia (MACC) Dzulkifli Ahmad dan mantan Direktur Pelaksana SRC International Sdn Bhd Nik Faisal Ariff Kamil.

Sementara Low Taek Jho atau Jho Low, yang dituduh jadi dalang lenyapnya dana miliaran dolar dari 1MDB, diyakini sedang berada di Cina atau Thailand. PM Mahathir Mohamad mengatakan para penyelidik menggunakan metode melacak jejak uang dan jika ternyata Low terlibat, pemerintah bertekad untuk “memulangkannya lalu mengadilinya.”

“Kami perlahan-lahan ke hal-hal dasar dan banyak pewira senior kami yang memberikan informasi sukarela, tentu saja dengan dokumen. Kami menemukan bahwa keuangan negara disalahgunakan sehingga sekarang kami menghadapi kesulitan, padahal kami tidak pernah mengalami masalah ini sebelumnya. Kami tidak pernah memiliki utang lebih dari RM 300 miliar, tetapi sekarang telah naik menjadi RM 1 triliun,” ungkap Mahathir.

Meski menanggung beban utang besar, pemerintahan Mahathir berjanji akan menerapkan kembali subsidi bahan bakar karena ini adalah komitmen koalisi Pakatan Harapan kepada para pemilih. Beberapa insentif seperti pembebasan bea masuk untuk beberapa barang penting juga dilakukan agar ekonomi bergerak lebih dinamis. (*/ant/awo)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id