Press "Enter" to skip to content

Ekonom : RAPBN-P Rawan Proyek Siluman

Mari berbagi

JoSS, JAKARTA – Ekonom menilai RAPBN-P 2018 rawan dimasuki proyek-proyek siluman mengingat saat ini adalah tahun politik yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan wewenang dalam pembahasan anggaran.

Ekonom INDEF Bhima Yushistira mengatakan, pemerintah diminta untuk mewaspadai masuknya proyek siluman dalam setiap pembahasan anggaran jika pemerintah berencana mengagendakan pembahasan APBN-P 2018 atau RAPBN 2019 di tengah musim politik seperti saat ini.

Menurut dia, yang perlu dibahas dalam pembahasan RAPBN – P adalah pembengkakan anggaran untuk subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) akibat naiknya harga minyak dunia, yang sangat berpengaruh terhadap harga komoditas tersebut.

“Pembahasan APBN P 2018 diperlukan karena membengkaknya subsidi BBM akibat naiknya harga minyak dunia, untuk itu diminta lebih hati-hati. Pemerintah harus waspada terhadap proyek-proyek siluman yang memungkinkan masuk,” katanya, seperti dikutip dari  Solopos,  Minggu (6/5).

Dia menuturkan, proses tersebut bisa dimanfaatkan oleh pihak yang ingin mengambil keuntungan. Ongkos demokrasi yang mahal, memungkinkan oknum baik dari kalangan DPR, birokrat, dan swasta untuk menyelipkan agenda siluman dalam pembahasan anggaran.

“Kasus ini terjadi setiap tahun, apalagi ini tahun politik banyak yang butuh logistik pemilihan umum. Politik transaksional itu sudah menjadi masalah struktural,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, KPK menangkap sembilan orang termasuk anggota Komisi XI DPR Amin Santono dalam kasus dugaan suap usulan Dana Perimbangan Keuangan Daerah dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Perubahan 2018.

Penangkapan dua orang yang kemudian telah ditetapkan sebagai tersangka atas kasus rasuah ini mengindikasikan bahwa praktik calo anggaran masih terus terjadi dalam setiap pembahasan anggaran. Dalam penangkapan itu, KPK menyita barang bukti berupa emas seberat 1,9 kilogram, uang senilai Rp1,8 miliar, SGD63.000, dan US$12.500.

Bhima menjelasakan sebenarnya ada dua langkah yang bisa dilakukan untuk menghindari transaksi penyelewengan anggaran. Pertama harga acuan proyek di dalam APBN harus didasarkan ada unit cost atau biaya yang sudah distandarisasi, sehingga tak terjadi markup.

“Jika sudah dikunci dalam standarisasi biaya ruang negoisasi atau penggelembungan anggaran semakin kecil,” imbuhnya.

Kedua mengenai transparansi anggaran dengan mekanisme e-budgeting yang bisa diakses publik hingga rinciannya. Pasalnya, saat ini menurut Bhima penggunaan e-budgeting masih sangat terbatas di kementerian dan lembaga.

“Kalau transparan maka publik bisa membandingkan kewajaran biaya pengadaan proyek setiap tahunnya,” tutupnya. (lna)

Jadi yang pertama berkomentar

    Tinggalkan Balasan

    Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

    joss.co.id