Press "Enter" to skip to content

Bali Tertibkan Kendaraan Bermotor Plat Non DK

Mari berbagi

JoSS, DENPASAR, BALI – Pemerintah Provinsi Bali akan menertibkan kendaraan bermotor berplat nomor polisi luar daerah atau non-DK sebagai upaya menegakan aturan perundangan sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Penertiban itu juga mengantisipasi makin banyaknya kendaraan bermotor berplat nomor non-DK yang berkegiatan di Bali untuk waktu yang lebih dari tiga bulan.

Penertiban tersebut, kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Bali, I Made Santa, dilakukan melalui razia terhadap kendaraan bermotor plat non-DK yang dilakukan Bapenda bersama Polri, Dinas Perhubungan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Jasa Raharja. “Kita semua ingin menggunakan infrastruktur yang baik, kami juga berharap ada kesadaran bersamalah. Jangan sampai menuntut infrstrukturnya bagus tetapi pembayaran pajaknya tidak dilakukan disini,” kata Made Santa, saat ditemui RRI Denpasar, Sabtu (19/5).

Dia mengungkapkan, berdasarkan Pasal 71 Ayat (1).d  Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan secara jelas bahwa setiap kendaraan bermotor wajib melakukan mutasi jika beroperasi melebihi tiga bulan di luar domisili semula.

Masih banyaknya kendaraan non-DK beroperasi di Bali bukan karena lemahnya sanksi. Dia merujuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pasal Pasal 71 Ayat (1) d yang menyebutkan “Pemilik kendaraan bermotor wajib melaporkan kepada Kepolisian Negera Republik Indonesia jika: 1.d “Kendaraan Bermotor digunakan secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan luar di wilayah kendaraan bermotor  diregistrasi.

“Nah kalau kita melihat pasal itu sebenarnya sudah kuat sanksi hukum dari pasal itu. Cuma bagaimana kita sekarang menyamakan persepsi, yang paling penting adalah mari kita tingkatkan kesadaran kita bersama gitu. Saya itu yang paling penting yang perlu kita bangun ya,” ujar Made Santa.

Dinas Perhubungan Bali kini juga menyiapkan ketentuan agar kendaraan yang masuk ke Bali dari luar daerah, ditempeli stiker sehingga pemantauannya mudah dilakukan. Dengan adanya stiker itu saat operasi penertiban kendaraan bermotor dilakukan, mudah diketahui sudah berapa lama berada di Bali. Jika sudah lebih dari 3 bulan, disarankan untuk segera melakukan mutasi menjadi plat nomor DK, kode identifikasi dan registrasi kendaraan bermotor di Provinsi Bali.

Baca juga  Gubernur Bali : Buang Sampah Sembarangan Itu Dosa

Selain melalui razia dan operasi bersama, Bapenda Bali juga melakukan pendekatan dan kerja sama dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Agen Pemegang Merek (APM). Kerjasama dengan BUMN membuahkan hasil berupa dilakukannya mutasi kendaraan yang selama ini bernomor polisi luar Bali menjadi bernomor polisi DK.

Mengenai hasil dari razia dan operasi tim gabungan, diperoleh data ada 1.888 unit kendaraan bermotor berplat non-DK yang beroperasi secara tetap di Pulau Dewata. Dari jumlah itu, tutur Made Santa, sedikitnya sudah 600 unit kendaran bermotor yang didaftarkan untuk mutasi.

“Saya punya target ya dalam waktu dekat ini sudah harus selesai semualah. Maka itu yang saya bilang tadi, ini kan kita lagi gencar ni, teman saya di Perhubungan juga sudah menyiapkan stiker sekarang. Kita akan pasang stiker, jadi stikernya permanen, tidak bisa dilepas tanpa alat. Yang boleh melepas hanya petugas, dan ada alat khusus,” pungkasnya. (rri/awo)

Jadi yang pertama berkomentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

BERITA TERKINI

Berita Terkini

joss.co.id