JOSS.CO.ID – Program sekolah gratis SD-SMP belum bisa berjalan sepenuhnya meskipun anggaran pendidikan dari negara sudah mencapai ratusan triliun rupiah. Apa yang sebenarnya terjadi?
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat, mengungkapkan bahwa masalah utama terletak pada pemanfaatan dana yang belum maksimal. Pemerintah daerah sudah mendapatkan dana melalui transfer dari pusat, namun banyak daerah belum memenuhi kewajiban mengalokasikan 20 persen APBD untuk pendidikan.
“Mengenai wajib belajar pendidikan dasar dan menengah itu sesuatu yang sudah tidak ada perdebatan sama sekali. Nah, tetapi titik masalahnya adalah bagaimana mengimplementasikannya itu dengan postur dan anggaran seperti ini,” — Atip Latipulhayat, dalam webinar konstitusi “Hak Atas Pendidikan Dasar Gratis Pasca Putusan MK”, Kamis (26/6/2025)
Putusan MK dan Tantangan Implementasi
Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) memperkuat posisi masyarakat dalam menuntut hak pendidikan dasar. Dalam keputusannya, negara wajib menanggung biaya pendidikan dasar (SD-SMP) baik di sekolah negeri maupun swasta.
Namun kenyataannya, alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pendidikan belum cukup merata. Dari total Rp 724,26 triliun, Kemendikdasmen hanya menerima 4,63% atau sekitar Rp 33,55 triliun.
Sebagian besar dana pendidikan tersebar di:
- Transfer ke daerah: Rp 347,09 triliun
- Pembiayaan pendidikan: Rp 55 triliun
- Dana abadi pendidikan: Rp 25 triliun
- Anggaran Kemdiktisaintek: Rp 57,68 triliun
- Kementerian Agama: Rp 65,92 triliun
- Kementerian/Lembaga lain: Rp 65,92 triliun
- Non-K/L: Rp 35,55 triliun
Dengan angka ini, Kemendikdasmen mengakui belum mampu membiayai sekolah swasta gratis secara menyeluruh.
Dua Skema Sekolah Swasta Gratis
Sebagai solusi, Kemendikdasmen menawarkan dua skema:
- Semua sekolah swasta digratiskan
- Membutuhkan dana: Rp 59,8 triliun
- Hanya sekolah swasta yang melayani siswa dari keluarga tidak mampu
- Membutuhkan dana: Rp 68,8 triliun
Uniknya, skenario dua justru memerlukan dana lebih besar karena butuh pemetaan penerima manfaat dan sistem verifikasi, yang memakan biaya tambahan.
Menurut Atip, solusi terbaik adalah implementasi bertahap, seiring dengan kesiapan sekolah swasta dan ketersediaan anggaran yang efisien.
“Oleh karena itu, perwujudan pendidikan dasar yang tidak memungut biaya adalah terkait dengan pemenuhan hak ekosob dapat dilakukan secara bertahap,” katanya.
Atip menegaskan, refocusing anggaran pendidikan akan menjadi langkah konkret berikutnya. Kemendikdasmen akan melakukan penataan ulang struktur anggaran dengan berkoordinasi bersama kementerian/lembaga terkait.
“Untuk itu kami akan melakukan beberapa langkah sebagai berikut, yaitu kami akan melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan penataan ulang dan refocusing anggaran,” ujarnya.
Kemendikdasmen juga tengah menyiapkan skenario implementasi pendidikan gratis yang sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.
Kendati negara sudah mengalokasikan ratusan triliun rupiah untuk pendidikan, program sekolah gratis SD-SMP belum sepenuhnya bisa diterapkan. Penyebabnya terletak pada pembagian dan pemanfaatan anggaran yang belum efisien, serta kurangnya komitmen dari pemerintah daerah.
Baca Juga: Sekolah Gratis SD-SMP Terkendala Anggaran, Kemendikdasmen Usulkan Refocusing Dana Pendidikan
Leave a Reply