Yusril: Kita Harus Siap Antisipasi Deportasi Massal Imigran ilegal oleh Trump

JoSS. JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyampaikan tanggapannya terkait rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan deportasi massal terhadap imigran ilegal. Meskipun belum ada informasi resmi yang diterima, Yusril menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah Indonesia dalam menghadapi kemungkinan dampak kebijakan tersebut.

“Ya, kita belum tahu detailnya hal itu ya. Baru kabar-kabar,” ujar Yusril saat ditemui di kantornya di Kuningan, Jakarta Selatan, pada Jumat (24/1/2025).

Pemerintah Tunggu Informasi Resmi

Yusril menekankan bahwa pemerintah Indonesia belum menerima pemberitahuan resmi terkait langkah kebijakan tersebut dari pihak Amerika Serikat. Namun, ia menyebutkan bahwa isu deportasi massal memang sempat menjadi salah satu topik dalam kampanye Donald Trump sebelum ia terpilih kembali sebagai Presiden AS.

“Tapi kita belum mendapatkan satu informasi resmi. Dan barangkali setelah Presiden Trump dilantik, mungkin akan ada kebijakan mengenai soal ini,” katanya.

“Bahwa dulu memang disinggung-singgung pada waktu kampanye, kita tidak bisa bereaksi terlalu cepat terhadap satu masalah yang sebetulnya belum clear betul bagi kita. Tapi ya, tentu sebagai Pemerintah, kalau hal seperti itu terjadi, kita harus siap juga mengantisipasi,” lajutnya.

Melindungi Warga Negara di Luar Negeri

Yusril juga mengingatkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya yang berada di luar negeri. Hal ini menjadi prioritas utama jika rencana deportasi tersebut berdampak pada Warga Negara Indonesia (WNI).

“Oleh karena kita harus bertindak melindungi warga negara kita yang ada di luar negeri. Saya kira itu normalnya kita akan lakukan,” tambah Yusril.

Trump dan Kebijakan Deportasi Massal

Baca Juga: Trump Berencana Akhiri “Birthright Citizenship”, Bisakah Itu Terwujud?

Donald Trump, yang baru saja terpilih kembali sebagai Presiden Amerika Serikat, berencana untuk mendeportasi jutaan imigran ilegal setelah resmi menjabat. Trump juga mempertimbangkan untuk mengumumkan keadaan darurat nasional demi memperkuat keamanan perbatasan Amerika Serikat.

Kebijakan tersebut memicu berbagai respons internasional, terutama dari negara-negara yang memiliki banyak warga di Amerika Serikat. Selain Indonesia, negara lain juga diperkirakan akan menghadapi tantangan serupa jika deportasi massal ini dilaksanakan.

Pemerintah Indonesia diharapkan dapat segera mengambil langkah antisipasi, termasuk melakukan diplomasi dengan pihak Amerika Serikat untuk memastikan perlindungan hukum bagi WNI yang terdampak.

Rencana kebijakan deportasi massal Presiden Donald Trump menjadi perhatian global, termasuk di Indonesia. Meskipun masih berupa kabar, pemerintah Indonesia diminta tetap waspada dan siap untuk memberikan perlindungan maksimal bagi warganya di luar negeri.