JoSS, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengucapkan Selamat Hari Pers Nasional kepada seluruh insan pers di Indonesia pada Rabu, 9 Februari 2022. Jokowi mengatakan bahwa pers menjadi panduan dan pegangan bagi masyarakat untuk memperoleh sumber informasi terpercaya di tengah derasnya informasi dan berita.
“Berita dan informasi datang silih berganti, tak kenal ruang dan waktu. Sebuah kabar belum tuntas dicerna, telah muncul kabar baru dari berbagai penjuru. Di tengah belantara informasi ini, kita punya pegangan dan panduan yaitu pers nasional sebagai sumber informasi terpercaya,” ujar Jokowi dikutip dari akun Twitternya @jokowi, Rabu (9/2/2022).
Hari Pers Nasional diperingati setiap tanggal 9 Februari. Adapun, peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 digelar di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) pada Rabu (9/2).
Sekadar informasi, rangkaian kegiatan peringatan HPN 2022 di Kendari, Sulawesi Tenggara diselenggarakan mulai 6—9 Februari 2022. Adapun, Gubernur Sultra Ali Mazi telah membuka pameran HPN sekaligus pameran UMKM di lokasi eks MTQ Kendari pada Sabtu (7/2) malam.
Sementara itu, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johny G. Plate menyatakan pers memiliki peran strategis dalam menjaga kehidupan berbangsa yang demokratis, cerdas dan bermartabat.
“Peran pers akan tetap relevan dari masa ke masa. Bahkan, di era digital sekarang, pers senantiasa menjalankan fungsi yang sangat kritis dan korektif dalam mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang lebih inklusif, demokratis, dan visioner,” kata Johnny dalam diskusi virtual Editor’s Talk yang dihelat Forum Pemred dengan tema Membangun Jurnalisme Berkualitas di Era Revolusi Teknologi Informasi, Selasa (8/2/2022).
Lebih lanjut, Menkominfo menegaskan bahwa pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah eksekutif, legislatif, dan yudikatif, dan bahkan pengontrol tiga pilar lainnya. “Kita memang dikontrol pers dan pers berjanji untuk mengontrol kita dan itu adalah hal baik,” imbuhnya.
Johnny meyakini era transformasi digital bisa dijadikan batu loncatan bagi insan pers agar dapat semakin berkembang. Menurutnya, berdasarkan Digital News Report Tahun 2021 yang dirilis Reuters Institute, University of Oxford, media daring termasuk media sosial, menjadi sumber berita yang paling banyak diakses masyarakat yaitu 89 persen. Adapun, media televisi mengambil porsi 58 persen dan media cetak 20 persen.
Baca juga: Pentingnya Membangun Engagement dengan Media
Johnny juga mengungkapkan tantangan pers Indonesia pada masa kini. Menurutnya, tantangan pers terbesar bukan hanya berasal dari faktor eksternal, yakni terkait kebebasan pers, tetapi juga dari dalam pers itu sendiri.
“Selain kebebasan pers, tantangan yang perlu dihadapi adalah menegakkan jurnalisme berkualitas, industrialisasi dan komersialisasi yang melanda pers, ditambah tuntutan pers harus beradaptasi dengan akselerasi teknologi informasi dan komunikasi membuat pers mengalami kecanggungan,” ujarnya.
Selain itu, kemunculan media-media baru dan fenomena media sosial yang sarat clickbait, hoaks, dan bahkan infodemik juga menjadi tantangan lain yang dihadapi pers Indonesia.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD menyatakan peran pers kian dibutuhkan mendekati masa Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Mahfud mengatakan menuju agenda besar Pemilu 2024, peran pers makin dibutuhkan untuk mengkomunikasikan berbagai persiapan, dinamika politik, sekaligus pemersatu bangsa.
“Pesta demokrasi diadakan sebentar lagi, pemilihan presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD, serta pemilihan Kepala Daerah serentak pada satu tahun yang sama pada 2024,” kata Mahfud dalam Konvensi Media Massa Hari Pers Nasional (HPN) 2022, dikutip melalui Youtube Dewan Pers Official, Selasa (8/2/2022).
Dia mengharapkan segenap insan pers Indonesia untuk tidak menggampangkan proses dalam membuat berita dan menurunkan kualitasnya agar mampu menjadi pilihan terpercaya publik dalam memberikan informasi.
“Pers tidak seharusnya menerapkan praktik jurnalisme yang menggampangkan proses dan menurunkan kualitas. Misalnya, menulis tanpa konfirmasi, menulis secara sepihak, tidak cover both side, memberi pemaknaan keliru pada sebuah peristiwa, memilih narasumber yang tidak kredibel, atau praktik membuat judul-judul berita yang menggoda, tapi melencengkan maknanya,” ujarnya. (lna)
Leave a Reply