Ribuan Nama Pemegang JKN KIS di Solo Dicoret, Ini Alasannya

JoSS, SOLO – Sebanyak 2.987 Kartu Jaminan Kesehatan Nasional program Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) milik warga Kota Solo yang termasuk keluarga miskin (Gakin) kategori penerima bantuan iuran (PBI), pada 2019 ini dinonaktifkan pemerintah pusat. Pihak Dinas Kesehatan Kota (DKK) Solo, sejauh ini belum mendapatkan kepastian alasan dinonaktifkannya ribuan peserta JKN-KIS tersebut.

Kepala Dinas Kesehatan Kota (DKK) Surakarta Siti Wahyuningsih mengatakan, capaian kepesertaan JKN KIS di Solo sudah 95,6 persen. Namun, ada kemungkinan angka itu menurun akibat rasionalisasi dari pemerintah pusat.

Baca juga: Kemenkes: Pelayanan Masyarakat Peserta JKN Tak Terpengaruh

”Bulan ini saja dinonaktifkan 2.987 kartu. Padahal, kita mendaftar hanya 1.300 nama per bulan. Tapi, dari pusat dinonaktifkan terus,” kata perempuan yang akrab disapa Ning itu Jumat (17/5) seperti dikutip Radarsolo.Jawapos.com.

Diakui Ning, ia itu tidak mengerti pasti penyebab dinonaktifkannya kartu-kartu JKN KIS tersebut. “Mungkin (ada, Red) dobel (kepesertaan, Red), opo piye ngunu. Bisa juga meninggal, pindah domisili, atau bagaimana,” ucapnya.

Sebagai solusi, dia meminta Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surakarta untuk berkomunikasi dengan kemensos. Sebab, JKN KIS yang menggunakan biaya pemerintah pusat menjadi kewenangan dinsos.

Namun, ujar Ning, pihaknya juga akan tetap memperjuangkan kepesertaan JKN KIS bagi seluruh masyarakat Kota Bengawan. Diketahui, hingga Mei tahun ini telah terbit kartu JKN KIS lewat penerima bantuan iuran (PBI) APBD Kota Surakarta untuk 829 KK terdiri dari 1.752 jiwa.

Siti, menyatakan kepada wartawan di Balai Kota Solo, Jumat (17/5), nama-nama pemegang kartu JKN-KIS yang iurannya dibiayai APBN sebagai PBI tersebut dicoret karena berbagai alasan, di antaranya masalah data Kependudukan.

“Setiap bulan ada nama peserta program JKN-KIS kategori PBI yang dicoret pemerintah pusat karena berbagai alasan. Sampai bulan ini ada 2.987 peserta yang dinonaktifkan. Kami tidak bisa memastikan alasannya, mungkin karena data kependudukan yang tidak akurat, pindah tempat tinggal atau sudah meninggal,” katanya. (Wiek/lna)