JoSS, THAILAND – Masyarakat Thailand berbondong-bondong menuju tempat pemilihan umum pada Minggu (24/3). Ini merupakan Pemilu pertama mereka setelah kudeta 2014. Ada lebih dari 50 juta warga Thailand yang akan memilih antara pemimpin junta dan pemimpin dari garda demokratis.
Pemerintah menyediakan 93 ribu tempat pemilihan di 77 provinsi di Thailand. Bilik suara itu terbuka sampai pukul lima sore. Kata komisi pemilihan setempat, hasil tidak resmi pemimpin terpilih dapat diketahui tiga jam setelah pemilihan.
Thailand selama ini berada di bawah kepemimpinan militer, sejak Prayuth Chan-ocha yang kemudian menjadi kepala militer, menggulingkan pemerintahan terpilih yang barkaitan dengan Perdana Menteri Thaksin Shinawatra. Thaksin sendiri digulingkan oleh militer pada 2006.
Pemilu kali ini sebelumnya diwarnai kejadian yang dinilai tidak pantas di kalangan internal kerajaan, dimana Puteri Ubolratana Rajakanya Sirivadhana Barnavadi kakak dari Raja Maha Vajiralongkorn, maju mencalonkan diri sebagai perdana menteri dan diusung oleh partai Thai Raksa Charta.
Aksi ini tak hanya memicu kemarahan dari pihak pemerintahh, tetapi juga sang adik. Akibatnya, Mahkamah Konstitusi Thailand membubarkan Partai Thai Raksa Chart pada Kamis (7/3).
Sembilan hakim MK Thailand menyatakan Thai Raksa Chart, salah satu partai yang didirikan para loyalis klan Shinawatra, bersalah karena melanggar konstitusi dengan mencalonkan keluarga kerajaan dalam pemilu.
Baca juga: Wat Chalong Vihara Terbesar di Thailand Jadi Favorit Wisatawan
“Monarki berada di atas politik. Dan untuk mempertahankan netralitas politik, raja, ratu, dan putri tidak pernah bisa menggunakan hak politik dengan memberikan suara,” kata hakim Nakharin Mektrairat di akhir putusan.
Tak hanya itu, MK Thailand juga melarang sejumlah petinggi partai, termasuk dua anggota keluarga Shinawatra terjun ke dunia politik selama satu dekade. Shinawarta merupakan rival pemerintah junta militer Thailand pimpinan Perdana Menteri Prayuth Chan-o-Cha.
Sejumlah petinggi Thai Raksa Chart yang hadir dalam persidangan, termasuk pemimpin partai Preechapol Pongpanich, keluar dengan wajah muram setelah mendengar putusan hakim.
Dikutip AFP, pembubaran Thai Raksa Chart partai menjadi ganjalan besar bagi klan Shinawatra yang berupaya memenangkan mayoritas parlemen dalam pemilu akhir bulan nanti.
Langkah itu dilakukan klan Shinawarta guna mengambil kembali kekuasaan yang pernah direbut oleh rezim militer Prayuth dalam kudeta 2011 lalu.
Thai Raksa Chart semula dibentuk oleh para pendukung mantan perdana menteri Thaksin Shinawatra sebagai upaya berjaga-jaga jika partai utama mereka, Pheu Thai, dibubarkan oleh pemerintah sebelum pemilu. Partai ini sebelumnya telah mengusung 108 anggotanya untuk memperebutkan kursi parlemen di 174 daerah.
Selain Thai Raksa Chart, MK Thailand juga pernah membubarkan dua partai lainnya yang berkaitan dengan dinasti Shinawarta dalam 13 tahun terakhir setelah mantan PM Thaksin digulingkan dalam kudeta pada 2006 lalu. (lna)
Leave a Reply