Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, mendorong evaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), Ia menilai konsep masak di sekolah lebih aman dan efisien dibanding dapur pusat.
JOSS.CO.ID, SEMARANG – Ketua Komisi E DPRD Jawa Tengah, Messy Widiastuti, meminta pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan ini muncul setelah masih adanya kasus keracunan massal serta meningkatnya jumlah sampah makanan (food waste) dari sisa menu yang tidak habis dikonsumsi siswa.
Messy mengusulkan agar sistem dapur pusat diubah menjadi dapur sekolah dengan memberdayakan wali murid. Menurutnya, konsep tersebut lebih aman dan efisien karena dapat menekan risiko makanan basi maupun rusak selama proses distribusi.
“Saya dari dulu aslinya tidak setuju dengan dapur-dapur (pusat) itu. Setujunya ya seperti di Jepang, di Korea. Sekolahannya hanya masak 200–300 pack saja,” ujar Messy di kantornya, Rabu (15/4/2026).
Ia menilai produksi ribuan paket makanan sekaligus — antara 2.000 hingga 4.000 porsi dalam waktu singkat — sangat berisiko terhadap kualitas hidangan. Proses yang dimulai sejak malam hari dan pengiriman jarak jauh membuat makanan rentan basi sebelum jam makan siang.
“Kalau produksinya ribuan paket, mereka harus kirim pagi-pagi, potong bahan malam-malam. Akhirnya basi dan rusak segalanya. Manajemennya mesti tidak seperti itu,” lanjutnya.
Messy mencontohkan sistem di negara maju seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok, di mana kegiatan memasak dilakukan langsung di sekolah oleh para ibu wali murid. Cara ini dinilai lebih aman serta mampu menekan potensi makanan terbuang.
“Ibu-ibu yang masak itu pasti memberikan yang terbaik untuk anaknya dan tidak mengambil untung. Menu juga jadi lebih variatif karena mereka tahu selera anak,” imbuhnya.
Sementara itu, data terbaru menunjukkan hingga pukul 12.30 WIB terdapat 80 orang terdampak kasus keracunan, mayoritas siswa dari SMP 3 Jetis dan SMP Muhammadiyah Pulokadang, seperti disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemkab Bantul, Hermawan Setiaji.
Melihat nilai anggaran program yang mencapai Rp 1 triliun per hari secara nasional, Messy menegaskan perlunya perubahan sistem pelaksanaan MBG agar lebih efektif dan menjamin keamanan pangan bagi peserta didik.
Leave a Reply