Universitas Indonesia menegaskan penanganan kasus dugaan kekerasan verbal di FHUI dilakukan komprehensif sesuai regulasi dan berorientasi perlindungan korban.
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Universitas Indonesia (UI) memastikan penanganan dugaan kekerasan seksual secara verbal di lingkungan Fakultas Hukum (FHUI) dilakukan menyeluruh dan sesuai peraturan.
“Perkembangan situasi di lingkungan kampus turut menjadi perhatian universitas, termasuk adanya dinamika sosial yang muncul sebagai respons atas kasus tersebut. UI memastikan bahwa kondisi ini telah dikelola, sehingga tidak berkembang menjadi konflik fisik,” kata Direktur Hubungan Masyarakat, Media, Pemerintah, dan Internasional UI, **Erwin Agustian Panigoro**, dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Erwin menyampaikan bahwa kasus tersebut telah ditangani secara formal sejak korban menyampaikan laporan kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPK) lengkap dengan bukti pendukung. Laporan tambahan dari perwakilan mahasiswa juga menjadi bagian dari proses penelusuran guna memastikan akurasi fakta serta keadilan dalam pengambilan keputusan.
Satgas PPK UI bekerja berdasarkan mandat kelembagaan melalui Surat Keputusan Rektor dan Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UI.
“Regulasi ini telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024, sehingga seluruh prosedur yang dijalankan telah selaras dengan standar nasional,” ujar Erwin.
Erwin menambahkan, penanganan kasus mencakup pemeriksaan para pihak, pendalaman kronologi, verifikasi alat bukti, serta penyusunan rekomendasi oleh Satgas PPK. Rekomendasi ini akan menjadi dasar bagi pimpinan universitas dalam menentukan keputusan, termasuk sanksi akademik bila terbukti ada pelanggaran.
Pendekatan UI dalam menangani kasus berorientasi pada **perlindungan korban (victim-centered)**, memastikan adanya pendampingan psikologis, bantuan hukum, dan dukungan akademik. Identitas korban dan pihak terkait dijaga kerahasiaannya selama proses berlangsung.
UI juga mengimbau agar semua pihak tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi untuk menjaga integritas proses. “Partisipasi publik yang bijak sangat penting dalam menjaga integritas proses serta melindungi seluruh pihak yang terlibat,” tutur Erwin.
Kasus ini muncul setelah tangkapan layar percakapan grup chat yang diduga melibatkan mahasiswa Fakultas Hukum UI viral di media sosial. Dalam percakapan tersebut terdapat konten bernada pelecehan terhadap mahasiswi lain.
Menanggapi hal ini, Rektor UI Heri Hermansyah memastikan akan memantau langsung proses penanganan kasus tersebut. “Saya baru mendengarnya tadi malam ya dan saya udah tanya ke dekannya lagi menunggu respons. Tetapi saya juga perhatikan di berbagai media, dekan Fakultas Hukum sudah meresponsnya. Jadi nanti kita direktorat akan monitor bagaimana penanganan di fakultas. Sama-sama kita monitor ya, kita lawan pelecehan seksual,” jelas Heri.
Melalui akun resmi Instagram Fakultas Hukum UI (@fakultashukumui), pihak fakultas mengonfirmasi telah menerima laporan tentang grup chat tersebut.
“Fakultas mengecam keras segala bentuk perilaku yang merendahkan martabat manusia serta bertentangan dengan nilai hukum dan etika akademik,” pernyataan tertulis FHUI.
Saat ini, FHUI sedang melakukan penelusuran dan verifikasi secara serius dan menyeluruh, menjunjung prinsip kehati-hatian dan keadilan. “Apabila ditemukan pelanggaran, termasuk yang berpotensi melanggar hukum pidana, Fakultas akan mengambil langkah tegas sesuai ketentuan yang berlaku serta berkoordinasi dengan pihak berwenang,” tambahnya.
FHUI menegaskan bahwa keselamatan dan kenyamanan sivitas akademika menjadi prioritas utama. Saluran pelaporan yang aman disediakan bagi pihak yang membutuhkan.
” Kami mengajak seluruh pihak untuk menahan diri, tidak menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi, serta menghormati proses yang sedang berlangsung,” pungkas pihak Fakultas.
Leave a Reply