Evaluasi WFH ASN pekan pertama oleh MenPANRB Rini Widyantini: Implementasi lancar di instansi pusat, pelayanan publik tetap prioritas. Evaluasi lanjutan Juni 2026 untuk efisiensi dan kinerja.
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini telah mengevaluasi kebijakan bekerja dari rumah (WFH) untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pekan pertama, Jumat (10/4/2026). Pemerintah menilai pelaksanaan WFH di instansi pusat berjalan mulus dan hasilnya positif, meski belum ada data detail yang disebutkan.
“Sejauh ini catatan kami menunjukkan gambaran yang cukup menggembirikan. Implementasi di instansi pemerintah pusat berjalan kondusif dan mampu mempertahankan kinerja. Hal ini juga merupakan bagian dari pengalaman yang telah kita lakukan sepanjang pandemi Covid-19 yang lalu,” ujar Rini di Jakarta, Senin (13/4/2026).
Rini menyoroti bahwa kementerian dan lembaga cepat beradaptasi dengan pola kerja sesuai jenis tugas, fokus pada hasil kerja nyata.
“Ini bukan pengurangan jam kerja, melainkan bentuk transformasi cara kerja agar lebih cerdas, efisien, adaptif, dan responsif. Target kinerja ASN tidak berubah, yang berubah adalah bagaimana mereka bekerja,” tegasnya.
Pelayanan Publik Tak Terganggu
Pelayanan masyarakat tetap jadi prioritas utama. Dari survei kepuasan dan pengaduan instansi, layanan penting berjalan normal.
“Yang menjadi prioritas utama kami dan ini tidak bisa ditawar adalah pelayanan publik tetap berjalan dengan baik. Layanan esensial dan yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap berjalan dan tidak berhenti seperti biasa, termasuk bagi kelompok rentan,” jelasnya.
Tantangan dan Rencana ke Depan
Ada catatan perbaikan, seperti infrastruktur digital yang belum merata dan penyesuaian pembagian tugas fleksibel versus tatap muka.
“Memang ada variasi kesiapan infrastruktur digital antar instansi, dan beberapa masih dalam proses menyesuaikan pembagian tugas. Ini terus kami pantau dan sempurnakan,” kata Rini.
Untuk daerah, koordinasi dilakukan dengan Kemendagri via panduan teknis. Evaluasi satu minggu belum final; akan dilakukan tiap dua bulan, pertama di Juni 2026. Instansi harus laporkan kinerja, efisiensi energi, dan pelayanan.
“Setiap instansi wajib melaporkan capaian kinerja organisasi, kinerja ASN, efisiensi energi, dan kualitas pelayanan publik. Dari situ kami akan menjadikan sebagai basis data yang kuat untuk melakukan langkah-langkah penyesuaian jika diperlukan,” ungkapnya.
Rini optimis tapi waspada soal transformasi budaya kerja birokrasi.
“Intinya, kami optimistis namun tetap waspada. Transformasi budaya kerja birokrasi adalah proses, bukan peristiwa sekali jadi. Kami akan terus mengawal agar tujuan transformasi tata kelola, efisiensi energi, dan pelestarian lingkungan dapat tercapai dalam jangka panjang,” pungkas Rini.
Baca Juga: ASN WFH Jumat Bukan Libur, Diawasi Geo-Location
Leave a Reply