KPK memeriksa kasus suap Bea Cukai yang diduga melibatkan Bos rokok HS. Muhammad Suryo mangkir dari panggilan, sementara enam tersangka dan bukti Rp40,5 miliar sudah disita.
JOSS.CO.ID, JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan suap Bea Cukai yang terkait permainan cukai rokok dan minuman keras, salah satunya dengan memanggil Bos rokok merek HS sekaligus pendiri Surya Group Holding Company, Muhammad Suryo. Namun, Suryo tidak hadir dalam jadwal pemeriksaan sebagai saksi pada Kamis (2/4/2026) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan bahwa hingga kini lembaganya belum menerima penjelasan resmi mengenai alasan ketidakhadiran Suryo. KPK kemudian mengingatkan agar yang bersangkutan datang dan bersikap kooperatif dalam pemanggilan berikutnya karena keterangannya dibutuhkan untuk membuka konstruksi perkara.
“Saudara MS tidak hadir dalam pemanggilan pemeriksaan. Penyidik akan mengoordinasikan kembali, dan kami mengimbau agar pihak yang bersangkutan maupun saksi lainnya kooperatif memenuhi panggilan,” kata Budi kepada wartawan di Jakarta, Jumat (3/4/2026).
Budi menegaskan, keterangan dari Suryo menjadi salah satu kunci untuk menelusuri dugaan praktik suap di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Menurut dia, penyidik masih mengusut praktik haram dalam permainan cukai rokok dan minuman keras (miras) yang diduga melibatkan oknum pejabat Bea Cukai dan perusahaan rokok serta miras ilegal.
“Setiap keterangan Saksi sangat penting untuk membantu mengungkap kasus ini secara terang-terangan,” ujar Budi.
Perkara ini merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap terkait importasi di DJBC Kemenkeu, di mana KPK telah menetapkan enam orang tersangka. Mereka adalah Direktur Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Rizal (RZL), Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai Sispiran Subiaksono (SIS), dan Kepala Seksi Intelijen Ditjen Bea dan Cukai Orlando Hamonangan (ORL) sebagai pihak internal Bea Cukai.
Tiga tersangka lain berasal dari pihak swasta, yakni pemilik PT Blueray (BR) John Field, Ketua Tim Dokumentasi Blueray Andri (AND), dan Manajer Operasional Blueray Dedy Kurniawan (DK) yang diduga berperan sebagai pemberi suap.
Dalam proses penyidikan, KPK menyita barang bukti dengan total nilai sekitar Rp40,5 miliar dari rumah para pejabat Bea Cukai yang menjadi tersangka, kantor PT Blueray, dan sejumlah lokasi lain yang berkaitan dengan perkara.
Barang bukti itu antara lain uang tunai Rp1,89 miliar, 182.900 dolar AS, 1,48 juta dolar Singapura, 550 ribu yen, logam mulia total 5,3 kilogram yang nilainya lebih dari Rp15 miliar, serta jam tangan mewah senilai kurang lebih Rp138 juta.
KPK menetapkan Rizal, Sispiran, dan Orlando sebagai pihak penerima suap dan menjerat mereka dengan Pasal 12 huruf a dan huruf b Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021, serta Pasal 605 ayat 2 dan Pasal 606 ayat 2 jo Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara John, Andri, dan Dedy sebagai pihak pemberi suap dikenakan sangkaan Pasal 605 ayat 1 huruf a dan huruf b serta Pasal 606 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Khusus bagi Rizal, Sispiran, dan Orlando, KPK juga menyertakan Pasal 12B UU Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2021 jo Pasal 20 dan Pasal 21 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan mereka.
Leave a Reply