JOSS.CO.ID, JAKARTA – Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menyoroti maraknya OTT KPK kepala daerah dalam sepekan terakhir. Ia menilai rentetan operasi tangkap tangan ini harus menjadi momentum refleksi bersama agar praktik korupsi di tingkat daerah bisa ditekan.
“Jadi ini OTT banyak ini, kita harus merefleksikan kenapa kok OTT itu banyak? Kenapa praktik korupsi itu masih sering terjadi? Kan harus direfleksikan supaya kita ini nggak terjebak dalam berita-berita yang tidak menyenangkan,” kata Sarmuji kepada wartawan, Rabu (11/3/2026).
Sarmuji menyayangkan kepala daerah, dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq hingga Bupati Rejang Lebong Muhammad Fikri Thobari, terjerat dalam OTT KPK. Ia ingin permasalahan dari kasus korupsi ini diberantas dari akar, bukan hanya memadamkan gejala di permukaan.
“Masa kita saban tahun, saban bulan disuguhi berita OTT terus. Kita kan berharap alangkah bagusnya kalau Indonesia itu itu praktik-praktik buruk di pemerintahan itu bisa kita atasi, bisa kita cegah. Untuk bisa itu tentu kita harus cari sumber persoalannya itu apa,” katanya.
Ketua Fraksi Golkar DPR RI ini kemudian menyinggung persoalan biaya politik yang tinggi dalam sistem pemilihan kepala daerah (pilkada). Menurutnya, mahalnya ongkos pilkada berpotensi mendorong kepala daerah mencari balik modal melalui cara-cara yang melanggar hukum.
“Pertama, barangkali politik kita terlalu mahal. Dari sisi kalau itu yang terjadi di politisi, mungkin politik kita terlalu mahal. Pilkada kita terlalu mahal,” ujar Sarmuji.
Ia menyebut sebagian masyarakat belum sepenuhnya menyadari bahwa pilkada membawa banyak konsekuensi terhadap praktik pengelolaan pemerintahan di daerah.
“Mungkin orang nggak bisa bayangkan ya, masyarakat umum sebagian menutup mata atau tidak mau tahu bahwa pilkada itu ternyata membawa konsekuensi yang sangat banyak. Terutama dari sisi praktik yang tidak baik dalam pengelolaan negara,’ sambungnya.
Sarmuji menegaskan, OTT terhadap pihak yang melanggar hukum tetap diperlukan untuk memberi efek jera. Namun, ia menilai pencarian dan penyelesaian akar persoalan korupsi sama pentingnya dengan penindakan.
“Intinya kita harus mencari akar persoalannya, kadang-kadang menyuarakan ini nggak populer juga. Ayo kita belajar jujur pada diri kita sendiri,” kata Sarmuji.
“Bahwa OTT diperlukan kalau ada orang yang nakal iya. Tapi kita harus cari akar persoalannya. Tidak hanya gejalanya saja yang kita padamkan, tidak hanya asapnya saja yang kita singkirkan tapi apinya kita padamkan,” tambahnya.
Diketahui, KPK kembali melakukan OTT terhadap kepala daerah, terbaru Bupati Rejang Lebong, Fikri Thobari, yang merupakan kader PAN. Penangkapan Fikri menjadi OTT kepala daerah kedua dalam sepekan setelah sebelumnya KPK juga menangkap Bupati Pekalongan, Fadia Arafiq, yang merupakan kader Partai Golkar dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka.
Leave a Reply