JOSS.CO.ID, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan terhadap Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang diajukan sejumlah mahasiswa. Gugatan tersebut berkaitan dengan permintaan agar pasal yang memungkinkan anggota DPR diberhentikan oleh pemilih di daerah pemilihannya (dapil) diubah oleh MK.
“Menolak permohonan para Pemohon untuk seluruhnya,” demikian putusan MK untuk permohonan nomor 199/PUU-XXIII/2025 yang dibacakan dalam persidangan di gedung MK, Kamis (27/11/2025).
Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa gugatan para pemohon berkaitan dengan sistem pemilu di Indonesia. MK menegaskan Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 mengatur bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik.
“Sehingga konsekuensi logis dari diterapkannya mekanisme recall terhadap anggota DPR dan anggota DPRD juga harus dilakukan oleh partai politik sebagai wujud pelaksanaan demokrasi perwakilan,” ujar MK.
MK menyebut keinginan para pemohon agar pemilih di dapil dapat mengusulkan pemberhentian anggota DPR dan DPRD tidak sejalan dengan ketentuan UUD 1945. MK menilai hal tersebut pada dasarnya setara dengan menggelar pemilu ulang di daerah terkait.
“Keinginan para Pemohon agar konstituen di daerah pemilihan diberi hak yang sama dengan partai politik sehingga dapat mengusulkan pemberhentian antar waktu anggota DPR dan anggota DPRD pada dasarnya tidak sejalan dengan demokrasi perwakilan. Di samping itu, secara teknis hal demikian sama saja dengan melakukan pemilihan umum ulang di daerah pemilihan yang bersangkutan dan hal tersebut justru dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena tidak dapat dipastikan pemilih yang pernah memberikan hak pilihnya kepada anggota DPR dan anggota DPRD yang akan diberhentikan pada waktu dilaksanakan pemilihan umum,” ujar MK.
Terkait kekhawatiran pemohon bahwa kewenangan partai dalam memberhentikan anggota DPR dapat memunculkan dominasi partai politik, MK menilai hal tersebut tidak beralasan. MK menyebut telah ada tiga putusan sebelumnya yang menegaskan bahwa pergantian antarwaktu (PAW) tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
“Dalam hal ini, apabila pemilih menilai terdapat anggota DPR atau DPRD yang tidak layak menjadi anggota DPR atau anggota DPRD, pemilih dapat mengajukan keberatan kepada partai politik bahkan dapat menyampaikan kepada partai politik untuk me-recall anggota DPR atau anggota DPRD dimaksud. Bahkan sesuai dengan regularitas waktu penyelenggaraan pemilihan, pemilih seharusnya tidak memilih kembali anggota DPR atau anggota DPRD yang dianggap bermasalah pada pemilu berikutnya,” ujar MK.
Sebelumnya, sejumlah mahasiswa mengajukan gugatan terhadap UU MD3 ke MK dan meminta perubahan terhadap Pasal 239 ayat 1 huruf c terkait pemberhentian anggota DPR. Gugatan ini terdaftar dengan nomor perkara 199/PUU-XXIII/2025, diajukan oleh Ikhsan Fatkhul Azis, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Muhammad Adnan.
Isi pasal yang digugat adalah sebagai berikut:
Pasal 239
(1) Anggota DPR berhenti antarwaktu karena:
c. diberhentikan.
Para pemohon meminta MK menyatakan pasal tersebut inkonstitusional bersyarat jika tidak dimaknai bahwa “anggota DPR dapat diberhentikan oleh konstituen di daerah pemilihannya”.
Para pemohon beralasan bahwa ketentuan tersebut berpotensi menggeser kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan partai politik. Mereka menilai pemilih seharusnya dapat memastikan anggota DPR yang duduk di parlemen benar-benar mewakili aspirasi rakyat.
“Ketentuan dalam Pasal a quo telah nyata terjadi pengeksklusifan terhadap partai politik untuk memberhentikan anggota DPR, di mana selama ini praktik yang berjalan sering kali partai politik memberhentikan anggota DPR tanpa alasan yang jelas dengan tidak mempertimbangkan prinsip kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Leave a Reply