Kementerian Pertanian (Kementan) Andi Amran menindak 115 distributor yang jual pupuk di atas HET dan ancam cabut izin guna melindungi petani.
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menerima laporan dugaan pelanggaran penyaluran pupuk bersubsidi. Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mengungkap bahwa masih terdapat 115 distributor pupuk subsidi yang menjual pupuk di atas harga eceran tertinggi (HET) pada periode 14–20 November 2025.
Pemerintah pun telah meminta PT Pupuk Indonesia untuk mencabut izin seluruh distributor yang melanggar aturan tersebut. Kementan juga memberikan daftar lengkap 115 distributor bermasalah kepada perusahaan tersebut untuk segera ditindaklanjuti.
“Kami perintahkan dicabut [115 distributor pupuk bermasalah], tetapi nanti mengecek juga di bawah. Biasanya kalau sudah kami beri bukti itu langsung dicabut,” ujar Amran di kediamannya, Jakarta, Minggu (23/11/2025).
Jumlah Pelanggar Berkurang Drastis
Amran menjelaskan bahwa jumlah distributor bermasalah sebenarnya sudah menurun signifikan. Sebelumnya, laporan terkait penyimpangan pupuk subsidi mencapai lebih dari 2.039 kasus.
“Ini sudah menurun tinggal 5% dari total laporan, yang dulunya 2.000 sekarang tinggal 115, berarti 5%,” tambahnya.
Pemerintah Turunkan HET Pupuk Bersubsidi 20%
Dalam upaya meringankan biaya produksi petani, pemerintah telah menurunkan HET pupuk bersubsidi sebesar 20% per 22 Oktober 2025. Penurunan harga berlaku untuk seluruh jenis pupuk bersubsidi, antara lain:
- Urea: dari Rp2.250/kg menjadi Rp1.800/kg
- NPK: dari Rp2.300/kg menjadi Rp1.840/kg
- NPK Kakao: dari Rp3.300/kg menjadi Rp2.640/kg
- ZA khusus tebu: dari Rp1.700/kg menjadi Rp1.360/kg
- Pupuk organik: dari Rp800/kg menjadi Rp640/kg
Amran menegaskan bahwa tidak boleh ada pihak yang mempersulit petani dalam memperoleh pupuk, terutama saat musim tanam.
136 Pengecer Masih Wajibkan Kartu Tani
Selain pelanggaran HET, Kementan juga menerima laporan adanya 136 pengecer dan distributor yang masih mewajibkan kartu tani untuk pembelian pupuk bersubsidi. Padahal, Amran telah menegaskan bahwa petani cukup menggunakan KTP.
“Masih ada yang melaporkan 136 wajib masih menggunakan kartu tani. Ini kami wajibkan KTP saja cukup, tidak diwajibkan lagi kartu tani. KTP saja cukup,” tegasnya.
Jika laporan serupa terus berulang, pemerintah tidak segan untuk mencabut izin usaha pihak yang melanggar.
31 Laporan Pungli Alsintan Diproses Penegak Hukum
Kementan juga menemukan adanya 31 laporan pungutan liar (pungli) terkait penyaluran alat dan mesin pertanian (alsintan). Padahal bantuan alsintan diberikan pemerintah secara gratis.
“Ini yang 31 [alsintan bermasalah] kami langsung kirim ke penegak hukum setempat agar ditindaklanjuti diproses. Kalau ada pidana, dipidanakan,” jelas Amran.
Saluran Pengaduan: ‘Lapor Pak Amran’
Amran mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila masih menemukan penyimpangan dalam penyaluran pupuk maupun alsintan melalui WhatsApp “Lapor Pak Amran” di 0823-1110-9690.
“Sejak 2015 kami buka [kanal] pengaduan, sampai sekarang kami lakukan. Hanya saja sekarang gencar karena kebijakan pemerintah, khususnya pupuk itu turun 20%. Ini harus diawasi betul. Kemudian jumlah bantuan alat mesin pertanian itu triliunan ke lapangan. Jadi kita harus kontrol,” pungkasnya.
Leave a Reply