Roy Suryo Kritik KPU Surakarta soal Pemusnahan Arsip Ijazah Jokowi dalam Sidang KIP

JOSS.CO.ID, JAKARTA — Tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Joko Widodo (Jokowi), Roy Suryo, kembali angkat bicara setelah menghadiri sidang sengketa informasi terkait ijazah Jokowi di Komisi Informasi Pusat (KIP), Jakarta, pada Senin 17 November 2025.

Dalam pernyataannya, Roy menyoroti sikap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta yang mengaku telah memusnahkan arsip pencalonan Jokowi, termasuk salinan ijazah yang menjadi objek sengketa. Ia mengkritik keras alasan yang disampaikan pihak KPU Surakarta.

“KPUD Surakarta yang jelas sama sekali tidak memahami esensi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang kebetulan saya ikut merancangnya,” ujar Roy kepada awak media.

KPU Surakarta Mengaku Arsip Dimusnahkan karena Masa Retensi

Dalam sidang yang digelar di Wisma BSG, Gambir, majelis hakim KIP yang dipimpin Rospita Vici Paulyn meminta klarifikasi terkait dasar aturan retensi arsip yang digunakan KPU Surakarta. PPID KPU Surakarta menjelaskan bahwa dokumen pencalonan Jokowi ketika maju sebagai Wali Kota Surakarta telah dimusnahkan karena dianggap melewati masa retensi.

Paulyn meminta penjelasan mengenai durasi retensi tersebut.

“Memang masa retensi penyimpanannya berapa lama?” tanya Paulyn.

Pihak termohon menjawab bahwa penyimpanan arsip berpedoman pada PKPU Nomor 17 Tahun 2023.

“Kalau buku agenda sesuai dengan PKPU Nomor 17 Tahun 2023 itu, (arsip) satu tahun aktif, dua tahun inaktif,” jawab termohon.

Dengan dasar itu, KPU Surakarta menyatakan dokumen pencalonan Jokowi sebagai arsip tidak tetap, sehingga dianggap sah untuk dimusnahkan.

Majelis Hakim KIP Koreksi KPU Surakarta

Penjelasan tersebut langsung mendapat koreksi dari majelis hakim. Paulyn menegaskan bahwa penyimpanan arsip negara seharusnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, bukan hanya pada PKPU.

“Sebentar, penyimpanan arsip cuma satu tahun, yakin? Kan harusnya mengacu kepada Undang-Undang Kearsipan ya, minimal itu lima tahun lho. Masa sih satu tahun arsip dimusnahkan?” kata Paulyn.

Ia menekankan bahwa arsip pencalonan Jokowi merupakan dokumen negara yang memiliki potensi disengketakan, sehingga tidak boleh dimusnahkan dalam waktu singkat.

“Selama itu berpotensi disengketakan tidak boleh dimusnahkan. Saya bingung, arsip mana yang satu tahun dimusnahkan. Masa retensi penyimpanan arsip itu tidak ada yang di bawah lima tahun,” tegasnya.

Meski dikoreksi, KPU Surakarta tetap bersikukuh bahwa PKPU menjadi dasar retensi arsip.

UGM dan KPU RI Hadir Memberikan Klarifikasi

Selain KPU Surakarta, sidang sengketa informasi ini turut dihadiri perwakilan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan KPU RI. Kehadiran kedua pihak tersebut diperlukan untuk memberikan klarifikasi terkait dokumen pendidikan yang menjadi objek sengketa.

Baca Juga: KPU Solo Pastikan Ijazah Jokowi dari UGM Asli dan Telah Diverifikasi Lengkap