Jutaan peserta mampu masih menerima subsidi, dan layanan JKN perlu fokus pada masyarakat kelas bawah, BPJS jangan tanggung orang kaya
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin (BGS) secara terbuka mengusulkan restrukturisasi layanan BPJS Kesehatan agar program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) lebih fokus melayani masyarakat kelas bawah. Menurutnya, masyarakat kelas atas atau orang kaya seharusnya diarahkan untuk menggunakan asuransi swasta.
Usulan tersebut disampaikan BGS dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi IX DPR RI pada medio pekan ini. Ia menegaskan bahwa langkah ini diperlukan untuk menjaga keberlanjutan program JKN yang selama ini kerap mengalami defisit.
“Saya usulkan yang kelas bawah saja, [BPJS] jangan urus yang orang kaya. Biar [perawatan] orang kaya di-cover sama asuransi swasta,” ujar Menkes BGS, dikutip Sabtu (15/11/2025).
Ada 10,84 Juta Peserta PBI Tergolong Mampu
Menkes menjelaskan bahwa usulan ini didasarkan pada temuan inefisiensi data peserta. Kemenkes menemukan sekitar 10,84 juta jiwa peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang ternyata tergolong mampu secara ekonomi, bahkan termasuk dalam desil 6 hingga desil 10 Data Terpadu Sistem Ekonomi Nasional (DTSEN).
Lebih rinci, terdapat 0,54 juta jiwa di desil 10, yaitu kelompok 10% orang terkaya di Indonesia, namun iuran BPJS mereka masih ditanggung oleh APBN.
“Desil 9, desil 10 itu pendapatannya bisa Rp100 juta sebulan ke atas. Untuk apa masih dibayari PBI? Mereka harus dikeluarkan dulu supaya program jaminan kesehatan ini benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.
Subsidi Harus Tepat Sasaran
Budi menilai kondisi tersebut tidak adil dan membebani keuangan negara. Peserta PBI seharusnya hanya diperuntukkan bagi masyarakat di desil 1 hingga desil 5.
Ia juga menekankan bahwa rencana pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan harus dibarengi dengan penghapusan jutaan nama orang kaya dari daftar PBI agar kebijakan subsidi lebih tepat sasaran.
Integrasi dengan Asuransi Swasta
Untuk mengantisipasi kebutuhan layanan kesehatan bagi kelas atas yang iurannya tidak lagi mendapat subsidi negara, Kemenkes telah menyiapkan skema koordinasi dengan pihak swasta.
“Kami sudah kerja sama dengan OJK, untuk yang kelas atas ini tolong dong di-combine sama asuransi swasta. Kita sudah tandatangan perjanjian CoB [coordination of benefit] dengan OJK,” tambahnya.
Leave a Reply