Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT di Riau dan mengamankan Gubernur Abdul Wahid bersama sembilan orang lainnya. Berikut fakta pemeriksaan hingga tanggapan Pemprov dan PKB.
JOSS.CO.ID, RIAU – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di wilayah Riau. Dalam operasi tersebut, Gubernur Riau Abdul Wahid dikabarkan ikut diamankan bersama sembilan orang lainnya.
Menurut Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, lembaganya masih memproses pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terjaring dalam operasi itu.
“Benar ada kegiatan tangkap tangan di Riau, saat ini ada 10 orang yang diamankan dalam OTT,” kata Budi kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (3/10/2025).
Ia menambahkan bahwa para pihak yang diamankan masih berstatus terperiksa, dan KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum mereka. Selain itu, penyidik juga telah menyita sejumlah uang tunai yang diduga terkait dengan perkara tersebut.
“Tentunya ada sejumlah uang juga ya, nanti kami akan update soal itu,” ujar Budi.
Abdul Wahid Dibawa ke Jakarta untuk Pemeriksaan
Berdasarkan data dari KPK, Abdul Wahid dan pihak lainnya rencananya akan dibawa ke gedung KPK Merah Putih, Jakarta, untuk pemeriksaan lebih lanjut.
“Jadi rencana tim akan membawa (Abdul Wahid dkk) ke gedung KPK Merah Putih, kemungkinan dijadwalkan besok (hari ini),” kata Budi.
Namun hingga kini, KPK belum mengonfirmasi apakah operasi tersebut berkaitan dengan kasus proyek di lingkungan Dinas PUPR Riau.
“Terkait dengan perkaranya, di bidang apa, dan konstruksinya seperti apa, nanti kami akan jelaskan karena ini memang sedang berjalan di lapangan,” jelas Budi.
Penyidik KPK disebut masih berada di lapangan untuk melengkapi alat bukti dan menggali keterangan tambahan.
Respons Pemprov Riau: “Gubernur Hanya Dimintai Keterangan”
Sementara itu, Pemerintah Provinsi Riau (Pemprov Riau) memberikan klarifikasi mengenai kabar OTT terhadap Abdul Wahid. Menurut Plt Kepala Diskominfotik Riau, Teza Darsa, Gubernur Wahid tidak ditangkap, tetapi hanya dimintai keterangan oleh penyidik KPK.
“Informasi yang kami dapat Pak Gubernur hanya dimintai keterangan, bukan di OTT,” tegas Teza saat dikonfirmasi, Senin (3/11/2025).
Teza menambahkan, sebelum adanya OTT, Wahid sempat memimpin rapat di rumah dinas Jalan Diponegoro, membahas persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah daerah.
“Kalau tidak salah terakhir Pak Gubernur memimpin rapat soal sampah. Agenda terakhir itu sama kepala dinas,” katanya.
Pemprov Riau disebut masih menunggu informasi resmi dari KPK terkait perkara tersebut.
“Untuk detail kasusnya tentu kewenangan dari teman-teman KPK. Prinsipnya kami komitmen dalam pemberantasan korupsi,” ucap Teza.
Tanggapan PKB: Hormati Proses Hukum
Sebagai informasi, Abdul Wahid merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan menjabat sebagai Ketua DPW PKB Provinsi Riau. Menanggapi kabar OTT ini, Ketua Harian PKB Ais Shafiyah Asfar menyatakan bahwa partainya menghormati proses hukum yang sedang berlangsung.
“Sebagai anggota DPP PKB tentu kami menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan,” kata Ais kepada wartawan, Senin (3/11/2025).
Ia menegaskan bahwa pemberantasan korupsi harus ditegakkan tanpa pandang bulu, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
“Saya percaya KPK bekerja secara profesional dan transparan, sekaligus berharap supaya semua pejabat publik dapat menjadikan peristiwa ini sebagai refleksi penting dalam memperkuat integritas dan akuntabilitas,” ujarnya.
PKB, lanjut Ais, berkomitmen untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang bersih dan berpihak kepada rakyat.
Leave a Reply