JOSS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa pihaknya masih membuka peluang untuk memanggil mantan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD, sebagai saksi atau pemberi keterangan dalam penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi terhadap proyek kereta cepat atau “Whoosh”.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyampaikan dalam konferensi pers Selasa (28/10/2025) bahwa pemanggilan Mahfud MD akan ditentukan “sesuai kebutuhan proses penyelidikan perkara ini.”
Penyelidikan terhadap proyek Whoosh ini sendiri telah berlangsung sejak awal tahun 2025. Meski demikian, KPK belum membuka secara rinci sejauh mana prosesnya.
Mahfud MD Mantan Menko Polhukam dan mantan cawapres 2024, yang sebelumnya menyinggung adanya dugaan mark-up pada proyek kereta cepat Whoosh.
KPK, sebagai lembaga penegak hukum yang menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek tersebut.
Publik dan sumber informasi lainnya, KPK membuka kanal bagi masyarakat untuk memberikan data atau informasi yang relevan.
Pernyataan resmi KPK disampaikan pada Selasa, 28 Oktober 2025. Pada saat yang sama, Mahfud MD telah memberikan tanggapan atas dugaan tersebut.
Jumpa pers berlangsung di kantor KPK di Jakarta. Penyidikan proyek Whoosh pun terkait dengan pembangunan kereta cepat yang melewati wilayah Jakarta–Bandung.
KPK memulai penyelidikan sejak awal 2025 dan hingga kini masih berjalan. KPK belum menyebutkan nama-nama pihak yang telah diperiksa maupun detail materi penyelidikan.
Mahfud MD sebelumnya menyatakan bahwa jika KPK berniat menyelidiki, seharusnya cukup memanggilnya langsung tanpa menunggu laporan formal.
Sebagai Informasi, proyek kereta cepat Whoosh merupakan proyek strategis yang berdampak besar dari sisi keuangan dan reputasi negara. Dugaan mark-up akan berimplikasi pada kepercayaan publik terhadap pengelolaan proyek besar.
Pemanggilan atau keterangan Mahfud MD bisa membuka fakta tambahan yang selama ini belum terungkap, termasuk selisih perhitungan biaya. Mahfud menyebut biaya per kilometer proyek di Indonesia sekitar USD 52 juta, dibanding hitungan pihak China yang sekitar USD 17–18 juta.
Keterbukaan KPK terhadap sumber informasi publik (melalui email, WBS, dan saluran pengaduan lainnya) menunjukkan langkah penegakan hukum yang lebih terbuka—meski tetap rahasia dalam detail penyelidikan.
KPK menyebut bahwa pemanggilan Mahfud MD akan “dilihat dari kebutuhan proses penyelidikan”. KPK terus mendorong pihak yang memiliki informasi untuk menyampaikan ke lembaga tersebut. Kanal pengaduan terbuka seperti email [email protected], WBS, dan saluran pengaduan lainnya.
Mahfud mempertanyakan logika KPK yang meminta dirinya untuk membuat laporan formal, padahal menurutnya jika ada dugaan tindak pidana sebaiknya aparat langsung bertindak.
Dia bahkan menuding bahwa KPK tak berani mengusut dugaan mark-up proyek Whoosh, meskipun tidak menyebut pihak yang takut.
Jika KPK memutuskan bahwa pemanggilan Mahfud MD diperlukan, maka akan ada penjadwalan oleh KPK—tentu dengan pertimbangan penyelidikan yang berjalan.
Publik yang memiliki data atau informasi terkait proyek Whoosh dianjurkan untuk menggunakan saluran resmi pengaduan KPK.
Dugaan mark-up ini jika terbukti bisa berdampak besar bagi keuangan negara berpotensi mengalami kerugian akibat biaya membengkak. Kepercayaan publik terhadap proyek strategis dan lembaga penegak hukum bisa menurun. Dinamika politik ikut terpengaruh mengingat nama Mahfud MD muncul di tengah isu ini. Industri konstruksi dan transportasi akan menjadi sorotan, terutama tata kelola proyek besar di Indonesia.
KPK masih membuka opsi untuk memanggil Mahfud MD dalam penyelidikan dugaan mark-up proyek kereta cepat Whoosh. Meskipun Mahfud mempertanyakan prosedur yang ditempuh KPK, lembaga itu tetap menjalankan proses sebagaimana kebutuhan penyelidikan.
Leave a Reply