JOSS.CO.ID, JAKARTA – Kabar menggembirakan datang bagi para guru honorer non-Aparatur Sipil Negara (non-ASN). Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan bahwa mulai tahun anggaran 2026, insentif bagi guru honorer akan naik menjadi Rp400 ribu per bulan.
Kebijakan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti dalam Taklimat Media Setahun Kemendikdasmen, yang digelar di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikdasmen, Jakarta, pada Rabu (22/10/2025).
“Untuk tahun anggaran 2026, insentif guru honorer naik Rp100 ribu menjadi Rp400 ribu per bulan. Ini bentuk apresiasi sekaligus terobosan baru bagi para guru non-ASN yang belum memiliki sertifikasi pendidik,” ujar Mu’ti di hadapan awak media.
Mendikdasmen Abdul Mu’ti menegaskan bahwa kenaikan insentif tersebut merupakan hasil kolaborasi antara Kemendikdasmen dengan Komisi X DPR RI, yang mendukung peningkatan kesejahteraan guru di seluruh Indonesia.
Menurutnya, langkah ini tidak hanya sekadar bantuan finansial, tetapi juga simbol penghargaan atas dedikasi para guru honorer dalam mendidik anak bangsa meski dengan fasilitas terbatas.
“Kami berterima kasih kepada DPR, khususnya Komisi X, yang memperjuangkan kenaikan tunjangan ini. Ini adalah bentuk terima kasih negara kepada para guru honorer,” ujar Mu’ti.
Pada tahun 2025, Kemendikdasmen telah menyalurkan bantuan insentif senilai Rp736,31 miliar kepada 347.383 guru honorer, atau 95,5 persen dari target 363.680 guru.
Setiap guru menerima Rp2,1 juta dalam satu kali pencairan pada Juli 2025 — setara Rp300 ribu per bulan untuk tujuh bulan. Tahun depan, pembayaran direncanakan dilakukan setiap bulan langsung ke rekening guru agar lebih transparan dan tepat waktu.
Program ini ditujukan bagi guru honorer non-ASN yang belum memiliki sertifikasi pendidik, aktif mengajar di satuan pendidikan formal atau nonformal, dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikdasmen.
Insentif akan dikirim langsung ke rekening masing-masing guru tanpa melalui perantara sekolah atau dinas daerah, guna memastikan transparansi penyaluran dana.
Kenaikan ini juga menjadi bagian dari strategi reformasi kesejahteraan guru non-ASN, bersamaan dengan program beasiswa D4/S1 bagi 150.000 guru honorer yang akan dimulai pada 2026.
Abdul Mu’ti menjelaskan sedikitnya empat alasan utama di balik kenaikan insentif ini adalah apresiasi atas pengabdian guru honorer.
Pemerintah menilai tenaga honorer memiliki kontribusi besar terhadap pemerataan pendidikan, terutama di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).
Perbaikan kesejahteraan tenaga pendidik, insentif tambahan diharapkan mampu membantu kebutuhan dasar guru non-ASN yang selama ini belum mendapatkan tunjangan profesi.
Dorongan peningkatan kompetensi, program insentif disinergikan dengan beasiswa RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau) agar guru dapat menempuh pendidikan D4 atau S1.
Transparansi dan efisiensi, pembayaran non-tunai melalui transfer bank dilakukan untuk mengurangi potensi keterlambatan atau penyelewengan.
“Kami ingin para guru merasa dihargai dan termotivasi untuk terus mengajar dengan semangat. Pemerintah berkomitmen meningkatkan kesejahteraan mereka secara bertahap,” kata Mu’ti.
Selain insentif bagi guru honorer, Kemendikdasmen juga menyalurkan berbagai tunjangan guru ASN dan non-ASN selama tahun anggaran 2025. Berikut rinciannya:
1. Tunjangan Profesi Guru (TPG) Non-ASN
- Disalurkan sebesar Rp6,56 triliun kepada 395.967 guru dari target 392.802 guru.
- Tingkat capaian program mencapai 100,8 persen.
- Besaran TPG naik dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan.
2. Tunjangan Khusus Guru (TKG) Non-ASN
- Ditujukan bagi guru yang bertugas di wilayah 3T.
- Total penyaluran sebesar Rp337,28 miliar untuk 26.763 guru.
- Tingkat capaian 92,6 persen.
3. Bantuan Insentif Guru Non-ASN
- Total penyaluran: Rp736,31 miliar untuk 347.383 guru.
- Cakupan penerima meningkat drastis dari 57.000 menjadi lebih dari 360.000 guru.
4. Bantuan Subsidi Upah (BSU) PAUD Nonformal
- Disalurkan sebesar Rp143,44 miliar kepada 239.061 guru PAUD non-ASN.
- Besaran BSU: Rp600 ribu per guru.
Kemendikdasmen menargetkan agar pada 2026, program kesejahteraan guru non-ASN semakin komprehensif. Selain kenaikan insentif, pemerintah juga menyiapkan Beasiswa Pendidikan D4/S1 untuk 150.000 guru honorer; Program sertifikasi melalui skema RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau); dan Sistem digitalisasi penyaluran tunjangan, agar pencairan dapat dipantau secara real time.
Abdul Mu’ti mengatakan, peningkatan kesejahteraan ini akan dibarengi dengan peningkatan kompetensi dan tanggung jawab profesional guru.
“Guru bukan hanya pengajar, tetapi juga pendidik karakter. Karena itu, kami berusaha menghadirkan kebijakan yang adil dan manusiawi bagi semua guru di Indonesia,” ucapnya.
Leave a Reply