Pengamat politik Rocky Gerung menilai utang proyek kereta cepat WHOOSH yang dikaitkan dengan Jokowi bisa membawa sang mantan Presiden berpotensi dipidana.
JOSS.CO.ID – Pengamat politik senior Rocky Gerung kembali mengungkap pandangannya terkait potensi pidana yang dapat menimpa Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi).
Kali ini bukan terkait isu ijazah palsu seperti yang ramai dibicarakan, melainkan fokus pada utang dan skandal dalam proyek kereta cepat WHOOSH (Jakarta-Bandung).
Dalam sebuah podcast yang disiarkan lewat kanal YouTube pribadinya, Rocky menyebut utang proyek tersebut sebagai “jalan menuju ranah pidana” untuk Jokowi.
Menurut Rocky, yang dikutip melalui kanal YouTube miliknya, utang besar proyek WHOOSH menjadi sorotan utama.
Ia menegaskan bahwa potensi pidana terhadap Jokowi bukanlah karena dugaan ijazah palsu — melainkan karena kebijakan utang proyek infrastruktur yang menurutnya penuh dengan ketidakcermatan bahkan unsur kesengajaan.
“Jadi banyak faktor yang bisa menerangkan kenapa sekarang publik menganggap bahwa potensi Pak Jokowi dipidanakan itu sangat besar,” ujar Rocky Gerung.
Ia menyebut bahwa proyek kereta cepat itu — dalam pandangannya — telah berubah menjadi “skandal” karena keputusan dilakukan tanpa kehati-hatian, yang memunculkan kerugian negara dan dugaan mark-up pengadaan.
Referensi menyebut bahwa proyek WHOOSH mengalami pembengkakan utang hingga ratusan triliun rupiah. (Disway)
Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bernama WHOOSH telah menjadi sorotan karena utang yang dinilai besar dan beban keuangan bagi negara. (The Australian)
Rocky menilai bahwa utang ini bukan hanya soal finansial, tapi bisa jadi bermuatan pidana jika terbukti ada kesengajaan atau mark-up dalam kebijakan.
Kritik ini muncul dalam podcast terbaru yang diunggah oleh Rocky Gerung — menambah ketegangan seiring menguatnya isu proyek WHOOSH baru-baru ini.
Pernyataan dibuat secara daring melalui kanal YouTube Rocky Gerung. Proyek WHOOSH sendiri berlokasi di Pulau Jawa, menghubungkan Jakarta dan Bandung.
Rocky menilai kebijakan utang besar tanpa pemahaman risiko satunya, dugaan mark-up biaya proyek yang signifikan dan publik makin mempertanyakan akuntabilitas kebijakan infrastruktur besar.
Dengan data dan menyebut bahwa utang proyek ini bisa berujung pidana bagi pejabat jika terbukti unsur kesengajaan atau mark-up. Ia menuntut agar masyarakat tidak hanya melihat isu permukaan (seperti ijazah) tapi juga aspek kebijakan dan keuangan.
Proyek WHOOSH dipandang kritis oleh pengamat karena proyek ini membengkak biayanya dan utangnya dinilai sangat besar. (The Australian)
Target penumpang dan efektivitas proyek belum sesuai harapan — yang berdampak pada beban keuangan. (The Australian)
Proses pengambilan keputusan dan pemilihan mitra dianggap kurang transparan, isu mark-up atau pembengkakan biaya menjadi tudingan yang terus muncul.
Dalam pandangan Rocky Gerung, jika semua ini terbukti dan ada unsur kesengajaan, maka ranah pidana dapat terbuka untuk pejabat terkait, termasuk Jokowi.
Reaksi publik terhadap pernyataan Rocky cukup beragam. Sebagian mendukung bahwa isu utang dan pembangunan harus diawasi secara ketat. Sebagian lain menilai bahwa tudingan pidana terhadap seorang mantan presiden perlu bukti kuat dan proses hukum yang adil.
Bagi pemerintah hari ini, tekanan untuk transparansi proyek infrastruktur makin besar. Risiko reputasi meningkat jika isu utang dan mark-up terus menguat.
Leave a Reply