BPJS dan Kemenko PMK akan bahas rencana pemutihan tunggakan iuran JKN senilai triliunan. Siapa saja yang berhak dihapuskan tunggakannya?
JOSS.CO.ID, JAKARTA – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan bersama Kemnko PMK (Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan) dijadwalkan menggelar rapat koordinasi Rabu (15/10) untuk membahas rencana penghapusan tunggakan iuran JKN.
Inisiatif ini digulirkan sebagai pendekatan baru agar akses layanan kesehatan lebih merata dan menyelesaikan akumulasi tunggakan yang selama ini membebani administrasi.
“Besok akan dirapatkan oleh Pak Menko. Intinya, ini untuk meningkatkan akses pelayanan. Banyak peserta yang dulu menunggak, tapi sekarang sudah pindah segmen, misalnya ke PBI atau DTSEN,” ujar Direktur Utama BPJS, Prof. Ghufron Mukti (14/10).
“Segera. Tinggal sedikit lagi, rapatnya besok akan memutuskan mekanismenya,” ujarnya.
Rapat tersebut akan memfokuskan pada mekanisme pemutihan tunggakan iuran JKN bagi peserta yang telah beralih status (misalnya dari segmen mandiri ke PBI), formula penyesuaian jumlah bulan tunggakan yang harus dibayar (dari 24 bulan menjadi 12 bulan), dan kriteria peserta yang berhak memperoleh penghapusan beban administrasi tersebut.
Ghufron menjelaskan bahwa beban piutang lama, meskipun peserta kini telah masuk ke segmen bantuan pemerintah, tetap tercatat dan secara regulasi masih wajib ditagih. Dalam kondisi demikian, penghapusan tunggakan akan menjadi langkah penting agar sistem tidak membebani peserta yang secara ekonomi sudah tidak mampu.
“Kalau sudah tidak mampu dan sudah pindah menjadi peserta PBI, logikanya mereka tidak lagi dibebani utang lama. Nah, ini yang akan dibahas supaya ada keputusan pemutihan,” kata Ghufron.
“Prinsipnya, negara hadir untuk memastikan pelayanan kesehatan tetap bisa diakses semua warga. Kalau ada tunggakan lama yang sudah tidak relevan, itu akan dievaluasi dan diselesaikan secara proporsional”, lanjutnya.
Leave a Reply